Surabaya, Bhirawa
Peluncuran kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar yang dijadwalkan pada 16 Juni 2025 terancam tersendat di tengah jalan. Meski infrastruktur di sisi Banyuwangi telah siap dan ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ternyata hingga kini belum ada komunikasi resmi dengan Pemerintah Kota Denpasar, tempat pelabuhan tujuan berada.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi ataupun penandatanganan kerja sama mengenai rencana pengoperasian kapal cepat yang akan bersandar di Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar.
“Saat kami menghadiri APEKSI di Surabaya, memang sempat disebut akan ada kapal cepat ini. Tapi sampai sekarang belum ada komunikasi langsung, apalagi resmi,” ujar Jaya Negara, Senin (2/6).
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, mengingat peluncuran sudah dipublikasikan dan bahkan tarif telah ditetapkan, yakni Rp200.000 per penumpang sekali jalan.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa pihak Bali sebenarnya sudah mengetahui rencana tersebut, meskipun belum masuk tahap finalisasi.
“Bukan tidak tahu, tapi mereka masih mencermati langkah-langkah administratif dan teknis yang perlu ditempuh,” ujar Emil usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (2/6).
Emil meyakini rute ini akan saling menguntungkan kedua daerah, terutama dalam meningkatkan arus wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kapal cepat dengan kapasitas 300 penumpang ini disebut mampu mempercepat konektivitas, sekaligus mengurangi beban di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.
“Ini bisa jadi jalur alternatif wisata. Dari Jakarta bisa langsung ke Banyuwangi, lalu menyeberang ke Denpasar tanpa harus ke Gilimanuk,” jelas Emil.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya telah meninjau kesiapan Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi pada April 2025. Ia menekankan pentingnya pelabuhan yang tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga mengusung identitas lokal Banyuwangi.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap keberadaan kapal cepat ini bisa menjadi simpul penggerak ekonomi lokal serta mendongkrak sektor pariwisata dan logistik di wilayah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Namun tanpa keterlibatan Pemkot Denpasar, peluncuran kapal cepat ini dikhawatirkan hanya akan menjadi seremoni sepihak. Kejelasan operator, titik sandar di Bali, serta perizinan lintas daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan.
“Pelabuhan itu berada di wilayah kami, maka sangat penting bagi kami untuk dilibatkan sejak awal,” tegas Jaya Negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi pertemuan antara Pemkot Denpasar dengan Pemprov Jatim maupun pihak operator kapal cepat. Publik kini menanti, apakah kapal ini benar-benar akan berlayar atau justru karam di tengah gelombang koordinasi yang belum tuntas. [geh.dre]