Oleh :
Firsty Chintya Laksmi Perbawani
Dosen Hubungan Internasional FISIBPOL UPN “Veteran” Jawa Timur ; Mahasiswa Doktoral S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga
Pada akhir Februari (24/2), Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai langkah awal guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun. Ada hal yang menarik dan perlu digarisbawahi bahwa walau baru saja diluncurkan, Danantara sudah menjadi BPI dengan total aset terbesar ke-8 di dunia. BPI Danantara memiliki total aset sebesar US$600 miliar yang bahkan lebih tinggi dibandingkan Qatar Investment Authority sebesar US$526 miliar di urutan kesembilan maupun Temasek Holdings Singapura sebesar US$389 miliar yang berada di urutan ke-14.
Danantara mengundang banyak pro-kontra di masyarakat, selain karena jumlah aset yang sangat besar. Danantara bukan hanya sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi Danantara diharapkan memiliki peran lebih luas menjadi instrumen pembangunan nasional, dan integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global. Peluncuran Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang baru ini apakah dapat berhasil atau sebenarnya ini adalah bentuk baru dari pengeluaran pemerintah yang spekulatif?
Danantara dalam Pembangunan Nasional
BPI Danantara diakui Presiden Prabowo dalam pidatonya (24/2) sebagai SWF Indonesia. SWF menurut Japape dari ISWF adalah dana investasi yang dimiliki oleh pemerintah, yang digunakan untuk mengelola kekayaan negara, biasanya berasal dari surplus anggaran, pendapatan ekspor komoditas seperti minyak dan gas, atau cadangan devisa, dengan tujuan investasi dan strategi investasi yang beragam. Investasi yang dimaksud dalam Danantara masuk dalam golongan Development Funds atau Dana Pembangunan dengan tujuan orientasi jangka panjang. Danantara mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor strategis.
Danantara difokuskan untuk mendorong pembangunan nasional yang seharusnya. Fokus pada Danantara meliputi: Pertama, akselerasi infrastruktur dan IKN. Danantara sebagai pendorong utama proyek besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sektor strategis lainnya. Kedua, diversifikasi ekonomi. Terkait dengan Danantara dapat membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas dan memperkuat sektor manufaktur, teknologi, serta industri hijau. Ketiga, meningkatkan investasi asing. Daya tarik Danantara bagi investor luar negeri serta strategi menarik Foreign Direct Investment (FDI).
Keberhasilan Temasek & Kegagalan 1MDB
Danantara berpotensi menjadi alat diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi pemerintah harus belajar dari pengalaman SWF di Singapura dan Malaysia. Temasek sukses memberi Singapura dividen rata-rata Rp99 triliun per tahun dengan portofolio US$389 miliar yang terdiversifikasi di berbagai sektor, sementara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) justru menimbulkan kerugian negara hingga Rp177,8 triliun. Keberhasilan Temasek didukung oleh struktur independen yang memisahkan keputusan investasi dari pengaruh pemerintah serta direksi yang diisi profesional. Pertanyaannya, apakah Danantara akan mengikuti jejak Temasek atau justru menjadi beban ekonomi seperti 1MDB?
Penunjukan pejabat kunci di Danantara berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang lebih serius dibandingkan 1MDB maupun Temasek. Berbeda dengan 1MDB yang masih bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan Malaysia dan Temasek yang memiliki pemisahan tegas antara pengelola investasi dan pemerintah, Danantara justru menempatkan pejabat negara dalam posisi strategis, seperti Rosan Roeslani yang juga menjabat Menteri Investasi serta Dony Oskaria yang merangkap Wakil Menteri BUMN. Selain itu, rencana penunjukan Tony Blair sebagai anggota Dewan Pengawas menimbulkan kekhawatiran, mengingat rekam jejaknya dalam proyek konsultasi yang kerap dikritik karena kurang transparan. Dengan struktur yang memungkinkan pejabat publik merangkap jabatan di entitas investasi ini, risiko konflik kepentingan, minimnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas menjadi persoalan serius bagi Danantara ke depan.
Rentan Konflik Kepentingan
Dari dua contoh SWF tersebut, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa tata kelola SWF harus transparan dan dapat diaudit kapan saja, sebagaimana janji Presiden Prabowo pada 24 Februari lalu. Namun, adanya Business Judgment Rule dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas. Pasal ini menyatakan bahwa kerugian BUMN tidak diklasifikasikan sebagai kerugian negara, sehingga pemimpinnya tidak dapat diproses hukum sepanjang keputusan bisnisnya diambil dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan ketentuan ini, pengelolaan Danantara berisiko minim pengawasan hukum meskipun mengelola aset negara dalam skala besar.
Tata kelola SWF yang ideal sebenarnya sudah dikodifikasi dalam Prinsip Santiago, yakni seperangkat pedoman tata kelola dan praktik terbaik untuk SWF yang disepakati pada 2008 oleh anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) di Santiago, Chili. Indonesia sendiri telah menjadi anggota sejak 2021. Prinsip ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola agar SWF dapat beroperasi secara efektif serta tidak menimbulkan instabilitas di pasar keuangan global. Sebagai SWF baru, Danantara diharapkan menerapkan Prinsip Santiago agar dapat menjaga transparansi, menarik investasi asing dengan menunjukkan tata kelola yang baik, serta menghindari potensi intervensi politik dalam keputusan investasi. Selain itu, penerapan prinsip ini juga akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar global, sebagaimana telah dilakukan oleh SWF sukses lainnya seperti Temasek dari Singapura.
Speculative government spending
Di tengah polarisasi respons publik, Danantara lebih dari sekadar pengelola investasi; Danantara adalah instrumen kebijakan ekonomi yang dapat mengubah lanskap ekonomi Indonesia. Namun, guna mencapainya, pemerintah wajib menjamin pentingnya pengawasan, transparansi, dan strategi jangka panjang agar Danantara tidak hanya sukses di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi game-changer bagi Indonesia. Dengan nilai investasi yang besar dan target ambisius, keberhasilan Danantara bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan. Tanpa tata kelola yang ketat, potensi inefisiensi, mismanajemen, dan bahkan penyimpangan bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, kegagalan dalam mengelola investasi ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar, baik secara ekonomi maupun politik. Negara bisa saja mengalami kerugian masif, seperti berjudi dengan uang rakyat-mengalokasikan dana dalam jumlah besar tanpa kepastian keberhasilan dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Jika skenario terburuk terjadi, bukan hanya stabilitas fiskal yang terdampak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kredibilitas Indonesia di mata investor global. Lalu jika gagal, siapa akan menanggung dampaknya, dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkannya?
————- *** —————-