Kekhawatiran menyusutnya perekonomian global (dan nasional) yang berujung PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), kini menjadi kenyataan. Pabrik tekstil (terbesar di Asia Tenggara), Sritex Group, dinyatakan pailit oleh Kasasi MA (Mahkamah Agung), pada Desember 2024 lalu. Kekhawatiran pailit juga terjadi pada 60 perusahaan tekstil lain, sampai potensi PHK sebanyak 250 ribu buruh. Penyebabnya, impor ilegal produk feisyen (pakaian jadi), dan tekstil pasar gelap.
Pemerintah patut mencegah PHK lebih besar, bisa melalui kebijakan khusus bersifat fasilitasi. Termasuk insentif (pengurangan) pajak, dan kemudahan ekspor. Pada era ekonomi global tak menentu, banyak industri manufaktur memgalami kendala pemasaran global. Bahkan industri skala besar, seperti Sritex group. Konon karena gejolak harga bahan tekstil; (terutama benang), Sritex memiliki utang sampai Rp 26,2 triliun. Termasuk tagiohan dari pemasok dalam negeri sebesar Rp 716,7 miliar.
MA mem-vonis Sritex pailit, bagai melanjutkan penetapan PN (Pengadilan Negeri) Semarang, pada Oktober 2024. Jatuh bangkrut Bersama empat anak Perusahaan lainnya. Padahal Sritex bukan pabrik tekstil ecek-ecek. Sudah Berjaya selama hamper enam dekade. Bahkan sejak decade 1990-an, sudah memasok seragam dari markas besar ABRI (kini TNI). Bahkan berlanjut menjadi produsen seragam militer negara-negara yang tergabung dalam blok NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara).
Tercatat Sritex juga menerima order seragam militer dari 35 negara. Antara lain, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, negara-negara jazirah Arab, Singapura, dan Brunei. Pada kunjungan Komisi A DPRD Jawa Timur (tahun 2022), Iwan Kurniawan Lukminto, menceritakan dengan bangga prestasi dari kota kecil Sukoharjo, menembus dunia. Selain memproduksi seragam tentara, Sritex juga mengekspor benang dan kain ke 100 negara.
Dalam setahun, Sritex memproduksi 1,1 juta bal benang, dan 179,9 juta meter kain mentah. Produk lain, berupa kain berwarna 240 juta yard, serta 30 juta potong pakaian jadi dan seragam. Sebagian besar barang ini dibuat di pabrik seluas 79 hektare di Sukoharjo. Memberi kontribusi besar pada devisa negara. Juga berbagai retribusi menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten Sukoharjo, dan PAD Jawa Tengah. Serta nafkah sekitar 11 ribu pekerja langsung. Menumbuhkan usaha kos-kosan, kontrakan, dan kuliner sangat masif.
Kebangkrutan perusahaan “raksasa” tekstil, bagai mengingatkan “Raja” tekstil asal Medan, Marimutu Sinivasan. Memulai bisnis tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah,. Tak lama, berubah menjadi bos Texmaco group. Raja tekstil Indonesia era 1990-an, juga menggeluti politik, menjadi Bendahara Golkar. Di masa kepresidenan Soeharto, Sanivasan menerima kredit dari BNI, yang belakangan menjadi kredit macet.
Dalam catatan Satgas BLBI, Marimutu Sinivasan memiliki utang BLBI senilai US$ 3,91 miliar dan Rp 31,69 triliun. Total utangnya ditaksir Rp 91,88 triliun. Tapi asetnya ditaksir cuma Rp 6,044 trilyun. Satgas BLBI sampai kini masih berburu aset Sinivasan lainnya, dibawah kelompok usaha Texmaco group. Keterpurukan industri manufaktur, seperti pabrik tekstil, tercatat memiliki ribuan karyawan tetap. Tergolong pekerja yang makmur, masuk kategori kalangan menengah.
Kini kalangan menengah (karyawan dengan “zona nyaman”) dalam keadaan “tidak baik-baik saja.” Berdasar data PMI (Purchasing Managers’ Index) Manufaktur Agustus 2024, terkontraksi di bawah level 50. Artinya aktivitas turun atau terkontraksi (tumbuh negatif). Jumlah kalangan menengah Indonesia menunjukkan tren penurunan, sejak pandemi.
Pemerintah patut mempedulikan nasib kalangan menengah. Sesuai arahan konstitusi. Bahwa seluruh rakyat Indonesia, adalah keluarga. Sehingga UUD pada pasal 33 ayat (1), menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
——— 000 ———