Pemprov, Bhirawa
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono melantik empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim.
Keempatnya ialah Adi Sarono sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Adina Febriani Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Arif Endro Utomo Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim, dan dr Ananda Haris sebagai Direktur RSUD Dr Soedono Madiun.
Kepada para pejabat yang baru dilantik tersebut, Adhy menegaskan pesannya terkait efisiensi anggaran sebagai mana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ditegaskan Adhy, saat ini semua institusi negara baik kementerian maupun lembaga sedang membahas soal efisiensi anggaran APBN maupun APBD tahun 2025.
“Tidak ada yang lebih penting kecuali yang sudah menjadi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis serta infratruktur yang menyangkut ketahanan pangan,” ujar dia.
“Kita ikuti saja, dua malam ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan sampai sekarang belum laporan hasil analisisnya,” sambung dia.
Konsekunsi pasti dari efisiensi ini adalah, anggaran yang terkait transfer kas daerah. Terutama yang menyangkut kewenangan seperti anggaran pemeliharaan jalan provinsi yang semula Rp 20 – 35 miliar ditiadakan. Maka, pilihannya ialah harus dilakukan refocusing anggaran provinsi.
“Ini sudah waktunya efisien, hemat dan betul-betul optimal agar berdampak kepada masyarakat. Mohon semua bisa mematuhi dan ikhlas untuk bisa melaksanakan kebijakan tersebut meski memang berat,” tegas dia.
JPT Pratama ini sangat strategis untuk memberi dukungan terhadap pengambilan keputusan baik gubernur, wakil gubernur, sekda dalam koridor aturan dan fakta riil. Ini akan menjadi ujian bagi pejabat baru, apakah hasil seleksi pansel ini dapat melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat maupun pimpinan.
Adhy mengakui, proses pengangkatan JPT Pratama ini cukup lama, mulai September 2024 hingga SK turun tertanggal 31 Januari. Hal itu disebabkan karena Pj Gubernur tidak bisa melakukan proses seleksi maupun pelantikan kecuali dengan izin Menteri Dalam Negeri.
“Selamat dan sukses bagi saudara-saudara yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas di tempat yang baru dengan tanggung jawab penuh dan komitmen tinggi,” ujar Adhy.
Kepada kepala biro organisasi yang baru dilantik, Adhy menegaskan banyak tugas yang harus segera dikerjakan. Khususnya terkait kinerja reformasi birokrasi, penilaian SAKIP, dan skala penggajian.
“Saya kira dengan bekal pengalaman Bu Dina di BKD bisa langsung tune in,” ujar dia.
Sementara kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Adhy juga menegaskan agar tidak ada lagi kata penyesuaian, mempelajari, memahami tugas dalam beberapa bulan. Karena ketika telah memilih jabatan tersebut dalam seleksi, otomatis sudah memahami terobosan-terobosan yang akan dilakukan.
“Tidak ada kalimat sambil belajar. Yang benar adalah tancap gas, tapi tolong jangan terlalu maju. Ingat Inpres nomor 1, lebih efektif, efisien dan berkinerja baik,” pungkas dia. [tam.gat]
