Probolinggo Kota, Bhirawa
Acara Haul Maulud Nabi akan digelar Hari Minggu mendatang di Pondok Pesantren (PP) Al Hujjah Triwung Kidul, Kecamatan Mayangan mendapat penolakan dari berbagai pihak. Sehingga Polres Probolinggo Kota bersama pihak – pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota, Rabu (15/1) lalui.
Rakor dipimpin Wakil Kepala Polres (Waka Polres) Probolinggo Kota, Kompol Muhammad Luthfi, dihadiri jajaran PJU Polresta, Forkopimca Kecamatan Kademangan, MUI Kecamatan Kademangan, serta perwakilan Ormas Persatuan Walisongo Indonesia (PWI) LS Probolinggo dan dinas terkait.
Dalam Rakor ini, Ismail Rahmad SPdi selaku Ketua PWI LS Probolinggo dan perwakilan pihak menyatakan penolakannya sebab PP Al Hujjah tidak terdaftar sebagai pondok pesantren resmi, ”Pondok pesantren ini tidak memiliki izin atau terdaftar secara resmi, sehingga acara ini sebaiknya tidak dilanjutkan,” tegas Ismail.
Ismail juga menambahkan, pihaknya meminta permintaan maaf secara terbuka dari panitia penyelenggara atas informasi yang telah disebarkan melalui media sosial, seperti Facebook dan TikTok, yang dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.
”Kami berharap panitia bisa mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang telah tersebar di media sosial,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Taufik selaku perwakilan dari MUI Kecamatan Kademangan. Taufik menegaskan, PP Hujjah tidak terdaftar sebagai pondok pesantren di wilayah ini. Sebab hanya ada 34 pondok pesantren terdaftar di MUI Kecamatan Kademangan. Sedangkan PP Hujjah bukan salah satunyak.
Mendengar hal ini, Waka Polres Probolinggo Kota Kompol Muhammad Luthfi menyatakan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil Rakor ini kepada Kapolres Probolinggo Kota untuk menindaklanjuti keputusan terkait penyelenggaraan acara ini. ”Kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut dan memberi keputusan setelah koordinasi dengan Kapolres,” katanya.
Diketahui, acara haul yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang, mulai pukul 07.00 WIB hingga 23.00 WIB, mendapat penolakan dari sejumlah pihak, terutama terkait status legalitas PP Hujjah.
Rakor yang digelar di Polres Probolinggo ini merupakan permintaan dari kedua belah pihak agar prosesnya berlangsung lebih netral. Beberapa pihak merasa hal ini penting untuk menjaga agar keputusan yang diambil tidak terkesan berat sebelah. ”Kami ingin agar proses ini dilakukan dengan adil dan terbuka,” tambah salah satu anggota PWI LS yang hadir.
Namun, di tengah rapat, ada pernyataan yang mengundang perhatian dari salah satu anggota PWI LS Probolinggo. Ia menyayangkan kehadiran panitia penyelenggara yang diwakili oknum pemerintah yang hadir dalam rapat dengan mengenakan atribut PNS. ”Kami merasa kehadiran mereka dengan atribut PNS sangat tidak tepat, karena seharusnya mereka tidak terlibat dalam masalah ini,” ungkap anggota PWI.
Muhammad Shofiey, selaku perwakilan panitia penyelenggara acara Haul Maulud Nabi, memberikan penjelasan terkait kehadirannya dalam rapat. ”Saya memang mengenakan pakaian dinas karena baru pulang dari tugas malam dan langsung datang memenuhi undangan untuk menghadiri rakor ini,” jelas Shofiey.
Terkait penolakan ini, Waka Polres Probolinggo Kota memastikan proses klarifikasi akan terus dilakukan dan keputusan terkait izin acara Haul Maulud Nabi akan disampaikan setelah ada kesepakatan dari semua pihak terkait. ”Kami akan mendalami permasalahan ini lebih lanjut dan memberikan keputusan yang terbaik,” tandas Kompol Luthfi. [fir.fen]
