Anggota DPRD Jember dari Fraksi NasDem, David Handoko Seto.
DPRD Jember, Bhirawa.
Program J-Keren, yang dijalankan oleh Bupati Hendy Siswanto dan Gus Firjaun, meninggalkan warisan utang sebesar Rp160 miliar yang kini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru di Jember.
Tiga Rumah Sakit Daerah (RSD)—dr. Soebandi Patrang, Kalisat, dan Balung—menjadi pihak yang paling terdampak akibat utang tersebut, yang hingga kini belum terbayarkan.
Bupati terpilih, Muhammad Fawait, yang akan menjabat mulai Februari 2025, dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memutar otak untuk menyelesaikan masalah utang sambil memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
David Handoko Seto, anggota DPRD Jember dari Fraksi NasDem, menilai utang yang diwariskan ini tidak hanya menjadi persoalan finansial tetapi juga dapat memicu potensi pelanggaran hukum jika tidak ditangani dengan hati-hati.
“Mengenai utang Pemkab Jember sebesar Rp160 miliar lebih, jika dibayar oleh pemerintahan baru melalui APBD 2025, justru berpotensi menimbulkan masalah hukum,” ujar David, Selasa (17/12).
David mengungkapkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 39 Tahun 2022 yang menjadi dasar program J-Keren sebenarnya sempat ditolak secara halus oleh Gubernur Jawa Timur karena bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
“Instruksi Presiden sudah mengatur bahwa jaminan kesehatan nasional bersifat komprehensif. Tidak ada kewenangan bupati untuk menerbitkan regulasi yang bertentangan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.
David bahkan menyebut bahwa utang ini bisa menjadi “jebakan Batman” bagi Gus Fawait sebagai bupati baru. “Saya khawatir, jika utang ini dibayarkan, justru menimbulkan beban hukum bagi pemerintahan baru,” tambahnya.
Gus Fawait Cari Solusi untuk Rumah Sakit
Menanggapi persoalan ini, Gus Fawait menegaskan bahwa ia akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan utang tanpa mengorbankan pelayanan kesehatan di Jember.
“Mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi terkait masalah utang ini. Rumah sakit adalah objek vital, dan saya tidak ingin pelayanan rumah sakit terganggu karena korbannya adalah masyarakat,” kata Gus Fawait saat ditemui wartawan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pelayanan kesehatan di tengah tantangan finansial yang dihadapi.
Polemik Warisan Pemimpin Sebelumnya
David Handoko turut membandingkan warisan pemerintahan sebelumnya. “Pada masa Faida, Pemkab meninggalkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) ratusan miliar. Namun kini, yang diwariskan justru utang yang besar,” ungkapnya.
Program J-Keren yang pada awalnya populer karena membantu masyarakat kurang mampu kini menjadi beban besar bagi pemerintahan baru. DPRD Jember meminta agar setiap langkah yang diambil dalam menangani masalah ini dilakukan dengan transparansi dan kehati-hatian.
Dengan tantangan yang ada, pemerintahan Gus Fawait akan diuji kemampuannya dalam memimpin Jember, tidak hanya menyelesaikan utang besar, tetapi juga memastikan layanan publik tetap berjalan optimal. (geh,efi.hel)
