DPRD jatim, Bhirawa.
Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya. Usulan ini dinilai mampu menekan biaya politik yang tinggi sekaligus memastikan kepala daerah yang lebih berkualitas.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD adalah terobosan penting yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperbaiki sistem demokrasi.
“Anggaran Pilgub Jatim 2024 mencapai Rp 1,086 triliun. Jika dana sebesar ini dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan atau pembangunan, dampaknya akan jauh lebih terasa bagi masyarakat. Bisa juga untuk program makan bergizi gratis, itu bisa buat jutaan anak di Jatim,” ujar politisi Partai Gerindra itu, Selasa (17/12).
Budiono juga menyoroti bagaimana biaya besar dalam Pilkada langsung sering membebani calon kepala daerah. “Dengan skema ini, kepala daerah terpilih tidak perlu lagi terjebak dalam utang politik akibat kampanye mahal. Mereka bisa fokus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Budiono mendukung argumen Presiden Prabowo, yang menyebut bahwa biaya Pilkada sejak 2015 bisa digunakan untuk program prioritas seperti makan bergizi bagi anak-anak. Presiden Prabowo bahkan mengusulkan bahwa alokasi anggaran Pilkada yang efisien dapat mendukung program gizi senilai Rp 71 triliun dalam APBN 2025. “Kalau dihitung, anggaran sebesar itu bisa memberi makan jutaan anak setiap harinya. Ini jauh lebih bermanfaat bagi masa depan bangsa,” tambah Budiono.
Politisi Gerindra ini menambahkan bahwa gagasan ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasional lainnya, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Ia memandang bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD bisa menciptakan proses politik yang lebih bersih, tanpa mengurangi esensi demokrasi.
“Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga menciptakan sistem politik yang lebih sehat. Wakil rakyat di DPRD yang memilih kepala daerah sudah memiliki interaksi langsung dengan konstituen, sehingga dapat memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Meski mendukung wacana ini, Budiono menekankan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD harus tetap mencerminkan aspirasi rakyat. Transparansi dan demokrasi tetap menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa kehilangan hak politiknya.
“Kami berharap wacana ini segera dibahas di tingkat nasional. Yang terpenting adalah menjaga agar mekanisme ini benar-benar menjadi solusi, bukan masalah baru,” pungkas Budiono. [geh.wwn]
