Pejabat dari 26 OPD di Pemkab Sidoarjo ketika berada di ruang delta wicaksana, untuk dievaluasi oleh assesor dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI , terkait program smart city.
Sidoarjo,Bhirawa.
Skema retribusi digital yang selama ini telah diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD ) Kabupaten Sidoarjo menjadi unggulan program Smart City di kabupaten ini pada tahun 2024.
Sedangkan pada tahun 2023 lalu unggulan smart city pelayanan Plafon yang diterapkan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.
Skema retribusi digital ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah. Dulu untuk penarikan retribusi masih dilakukan secara manual. Banyak meja yang harus dilalui. Pada zaman digital ini , dievaluasi bukan zamannya lagi.
Para assesor Smart City dari Kementrerian Komunikasi dan Digital RI, belum lama ini, telah menilai program Smart City pada 26 OPD di Kabupaten Sidoarjo.
Para assesor ada dari pihak Kemenpan RB, praktisi IKTI, praktisi IAP, Akademisi dari UMY dan akademisi dari ITB.
Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati, mengatakan memang pada saat ini eranya sudah digital. Namun demikian, dalam penilaian Smart City ini, layanan dari OPD tidak semuanya menggunakan kecanggihan IT.
Misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Keberaihan Kabupaten Sidoarjo, dalam evaluasi Smart City ini, menyampaikan konsep pengelolaan sampah dan limbah. Apa yang dilakukan oleh Dinas LHK Sidoarjo itu telah banyak dipakai oleh berbagai kalangan.
Kemudian juga dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yang berhasil dalam menurunkan angka status stunting di Kabupaten ini. Bila pada tahun sebelumnya angka stunting diatas 14%, tetapi per Juni 2024 menjadi 2.3% dari 2.965 balita yang ditimbang.
“Tidak semua 26 OPD Sidoarjo program smart city nya adalah dengan menggunakan IT,” kata Noer Rochmawati, disela-sela evaluasi tim Assesor Kementerian Komunikasi dan Digital, di ruang delta wicaksana Setda Sidoarjo.
Program Smart City 26 OPD di Kabupaten Sidoarjo itu, menurut Noer Rochmawati, telah berjalan sejak tahun 2017 lalu. Ada yang masuk dalam kategori smart economi, smart environmental practise, smart governance, smart mobility dan smart people.
Setelah dilakukan evaluasi oleh tim assesor, harapannya masyarakat Sidoarjo akan bisa merasa nyaman dengan smart city yang dijalankan oleh para OPD di Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Assesor Kementerian Komunikasi dan Digital dari unsur KemenPan RB, Arman Kurniawan, mengatakan bahwa smart city yang bagus diantaranya ada unsur nyaman, aman, mudah dinikmati dan tidak ada biaya bagi masyarakat.
Dari data Kementerian Komunikasi dan Digital, pada penilaian Kota Cerdas tahun 2023 lalu, ada 10 kabupaten/kota masuk dalam rangking 10 besar. Dari 10 daerah itu, 2 daerah berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dalam penilaian 10 besar itu, nilai terendah sebesar 3.56 dan nilai tertinggi sebesar 3.84.(kus.hel)
