Kota Madiun, Bhirawa.
Debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota (cawali-cawawali) Pilkada 2024 Kota Madiun telah digelar. Masing-masing pasangan calon (paslon) saling melontarkan pertanyaan dan jawaban mereka. Termasuk dari paslon Maidi-F Bagus Panuntun (Madiun).
”Terima kasih KPU dan Alhamdulillah kita bisa mengikuti setiap tahapan-tahapan pilkada ini,” kata Maidi, Rabu (16/10).
Maidi tak menampik beberapa program hingga kinerjanya selama menjabat wali kota periode 2019-2024 disinggung dalam debat. Paslon lawan debat juga menyebut pengentasan kemiskinan dan tingkat pengangguran masih menjadi persoalan.
Untuk itu, Maidi berharap masyarakat memberikan kesempatan bagi paslon Madiun untuk menyelesaikan pekerjaan dalam lima tahun ke depan. ”Kalau ada program kurang sempurna disampaikan paslon lain, maka paslon Madiun nomor urut 2 siap melanjutkan,” tegasnya.
Maidi mengungkapkan, butuh waktu untuk membangun Kota Madiun secara utuh. Apalagi, di tengah periode kepemimpinannya harus di hadapkan pandemi Covid-19. Kala itu, sejumlah program harus ditunda lantaran adanya refocusing anggaran. ”Paslon nomor urut 2 akan bisa melanjutkan dan menyempurnakan periode pertama. Program jalan kita evaluasi jika perlu ditambah menuju kesejahteraan ke depan,” ujarnya.
Dia berharap masyarakat paham betul dalam memilih kepala daerah untuk Kota Madiun lima tahun ke depan. Yakni, mengukur kinerja, pengalaman, dan hasilnya. Jadi, bukan sosok pemimpin yang baru mencari pengalaman dan belum terbukti kinerja, pengalaman, dan hasilnya. ”Paslon dua bekerja berdasarkan pengalaman bukan mau cari pengalaman. Sudah teruji satu periode,” jelas Maidi.
Di tempat yang sama, F Bagus Panuntun menyebut belum terwujudnya program Peceland disinggung dalam debat. Menurut dia, program tersebut bukan tak berhasil, melainkan terpaksa ditunda karena kekuatan anggaran yang di-refocusing imbas pandemi. ”Peceland project besar. Tentu akan ditawarkan. Kita semua tahu tertunda akibat pandemi Covid-19 karena refocusing anggaran refocusing,” terangnya.
Dia membeberkan, tertundanya Peceland juga merupakan kesepakatan bersama seluruh pihak. Selain pemerintah pusat, juga keputusan wakil rakyat di DPRD Kota Madiun. ”DPRD tahu, saya di DPRD tahu anggaran (Peceland, Red) ditarik. Sehingga, tidak mungkin dilaksanakan,” pungkasnya. [dar.wwn]
