Pemprov Jatim, Bhirawa
Pj Gubernur Jatim bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung pada Senin (14/10) siang. Kerja sama ini disepakati di Gedung Negara Grahadi, Surabaya
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono AKs MAP menjelaskan, kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan Poltekesos Bandung tersebut terfokus pada penelitian, pendidikan, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial (kessos).
“Poltekesos Bandung ini ada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Dan kami harus betul-betul menyatu dan bekerjasama dalam rangka mengembangkan pembangunan kesejahteraan sosial. Maka diperlukan beberapa kegiatan yang sifatnya spesifik, misalnya untuk SDM kessos kita,” katanya.
Adhy mengatakan, SDM kessos Jatim yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan kapasitas yang mumpuni akan berpengaruh pula pada berkembangnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Jatim. “Kita punya SDM kessos yang ada di panti milik pemerintah maupun yang menangani langsung di masyarakat. Mereka perlu diperkuat kompetensi profesinya,” tambah Adhy.
Pj Gubernur Jatim memaparkan, kerja sama ini juga akan menjadi landasan yang jelas untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pihak Poltekesos Bandung. Apalagi perkembangan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Jatim kerap kali menjadi tolok ukur.
Di lain sisi, Direktur Poltekesos Bandung Suharma SSos MP PhD menuturkan, pihaknya akan menyediakan tenaga pendidik atau dosen untuk memberikan peningkatan kapasitas SDM kessos di Jatim. Termasuk dalam memberikan penguatan pada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki oleh masyarakat.
“Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dan dosen akan belajar bersama di wilayah Jatim, belajar untuk memahami kondisi sosialnya, belajar untuk memahami perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial. Yang nanti akan mereka bawa ke kampus untuk didiskusikan secara ilmiah,” jelas Suharma.
Hasil dari diskusi tersebut, lanjut Suharma, akan dikembalikan lagi menjadi saran atau masukan bagi Pemprov Jatim, terutama untuk menjalankan program-program kesejahteraan sosial.
Bagi Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM kerja sama ini sangat menjawab kebutuhan Dinsos Jatim pada kurangnya SDM kessos binaannya. “Ini adalah langkah strategis untuk Dinsos Jatim, apalagi kita masih keterbatasan insan sosial, baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” ujar Novi.
Ia menyebutkan, meningkatnya jumlah maupun kompetensi SDM kessos binaan Dinsos Jatim akan berpengaruh besar pada perbaikan peningkatan pelayanan sosial di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) maupun Balai. Hingga panti-panti yang dimiliki Pemprov Jatim tersebut bisa menjadi percontohan yang terbaik dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
Sedangkan, di luar panti, relawan-relawan sosial juga bisa menjadi lebih profesional di bidang sosial. Mereka rencananya akan difasilitasi untuk mendapat pelatihan di UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Kota Malang, yang bekerja sama dengan tenaga pendidik Poltekesos Bandung.
“Kita punya keterbatasan widyaiswara di UPT PTKS Kota Malang, tapi kita punya banyak relawan sosial, hampir 9000. Mereka perlu dilatih. Belum lagi masyarakat yang ingin belajar menjadi SDM kessos. Tetapi tidak semua bisa menuntut ilmu di bangku kuliah. Jadi bagaimana kita lebih banyak meningkatkan partisipasi sosial dari masyarakat sendiri,” pungkas Kepala Dinsos Jatim. [rac.wwn]
