Target Pengesahan APBD bisa Molor
DPRD Jatim, Bhirawa
Meski hanya tiga nama dari tiga partai pemilik kuris pimpinan, DPRD Jawa Timur resmi mengajukan nama calon pimpinan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dua partai lain, PDIP dan Gerindra, belum mengajukan nama calon pimpinan.
Musyafak Rouf, politisi kawakan dari PKB, bersama Blegur Prijanggono dari Golkar dan Sri Wahyuni dari Demokrat, ditetapkan sebagai calon pimpinan definitif dalam rapat paripurna, Senin (30/9).
Dipimpin oleh Wara Sundari Renny Pramana dan Anik Maslachah, paripurna tersebut menetapkan ketiga nama ini yang kemudian dituangkan dalam SK DPRD dan segera dikirimkan ke Kemendagri.
“Kami berharap proses ini bisa cepat selesai, sehingga para pimpinan bisa segera bertugas secara resmi,” ujar Renny seusai rapat.
Musyafak Rouf, dengan 27 kursi yang dimiliki PKB di DPRD Jatim, hampir pasti akan menduduki kursi Ketua DPRD. Ia dikenal sebagai politisi yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Sementara itu, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni akan menduduki kursi Wakil Ketua.
Namun, masih ada dua partai yang belum menyerahkan nama calon pimpinan, yakni PDIP dan Gerindra.
“Meski baru tiga nama yang diusulkan, ini sudah sesuai regulasi. Kita berharap yang lain segera menyusul,” tambah Renny.
Musyafak juga menggarisbawahi pentingnya segera memiliki pimpinan definitif untuk memastikan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa berjalan sesuai rencana.
“Jika SK definitif segera keluar, kami optimis APBD bisa disahkan tepat waktu, yakni 10 November,” ungkap Musyafak.
Publik Jawa Timur kini menunggu hasil dari pengajuan tersebut, dengan harapan kepemimpinan DPRD segera berjalan efektif untuk mendorong pembangunan daerah.
Masih Ragu
Anggota DPRD Jawa Timur yang juga calon ketua DPRD definitif , Musyafak Rouf, mengungkapkan keraguannya terkait target pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang direncanakan pada 10 November mendatang.
Menurutnya, banyak faktor yang masih menjadi kendala, mulai dari belum rampungnya pembahasan hingga belum lengkapnya pimpinan definitif di DPRD Jatim.
“Kalau semua sudah siap, kita akan upayakan APBD 2025 bisa disahkan sesuai target. Tapi kalau masih ada yang perlu dilengkapi, kita tidak bisa memaksakan,” kata Musyafak saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (30/9/2024).
Dia juga menjelaskan bahwa pembahasan APBD membutuhkan waktu dan ketelitian. Terlebih jika ada isu-isu krusial yang masih harus diteliti lebih dalam.
“Kita harus lihat dulu apakah masih ada yang butuh pendalaman. Jadi, tidak menjamin APBD bisa disahkan tepat 10 November,” tambahnya.
Keraguan ini tak lepas dari belum adanya pimpinan DPRD yang definitif. Saat ini, dua posisi pimpinan masih kosong, dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga belum terbentuk. Kondisi ini dipandang Musyafak sebagai hambatan dalam proses pembahasan APBD 2025.
“Pimpinan belum lengkap, belum definitif, tentu ini menghambat kerja dewan. Semua harus berjalan lancar dulu supaya prosesnya bisa optimal,” tegasnya pria yang diusulkan menjadi Ketua DPRD Jatim periode 2024-2029 ini.
Meski demikian, politisi PKB ini berharap APBD 2025 dapat disahkan sebelum akhir tahun, tepatnya pada 31 Desember 2024, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
Namun, ia menilai bahwa target 10 November terlalu mepet mengingat berbagai hal yang masih perlu diselesaikan di internal DPRD.
Sebelumnya, Ketua Sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, sempat menyatakan keyakinannya bahwa APBD 2025 dapat diketok pada 10 November 2024.
“Ini bukan soal momentum sejarah, tetapi semakin cepat disahkan, semakin baik. APBD ini menjadi pedoman bagi penganggaran di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya pada 4 September 2024.
Dengan situasi yang ada, publik pun perlu bersabar menunggu hingga DPRD Jatim dapat bekerja secara penuh dan efektif. Semua pihak berharap agar APBD 2025 bisa disahkan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pembangunan di Jawa Timur pada tahun depan. [geh.gat]
