PON (Pekan Olahraga Nasional) ke-21, sudah mulai digelar di dua propinsi, Aceh, dan Sumatera Utara. Sebagai even multi Cabang olahraga setiap 4 tahunan, diharapkan menjadi ajang penjaringan bakat paling terkini. Selanjutnya bisa dibina sampai menembus prestasi global, terutama pada even AsianGames, dan Olympiade. Namun ironisnya, PON selalu menjadi ajang “pembajakan” atlet antar-daerah. Bahkan pundi-pundi medali emas tuan rumah, diperoleh dari atlet luar daerah. Sekadar menaikkan peringkat perolehan medali daerah.
Biasanya, akan banyak atlet “tajir” yang memborong beberapa medali, antara 5 hingga 7 emas, dari PON sebelumnya. Atlet tajir ini yang menjadi rebutan. Biasanya dibeli setahun sebelum penyelenggaraan PON. Ganti KTP (Kartu Tanpa Penduduk), walau tidak pernah tinggal di alamat baru. Rata-rata tuan rumah bisa meraih peningkatakan (pesat) prestasi. Misalnya, pada PON XX, Papua menempati posisi keempat, memperoleh 261 keping medali (93 emas, 66 perak, dan 102 perunggu). Sebelumnya, prestasi terbaik Papua tercatat pada tahun 1985 (PON) di Jakarta, menempati posisi ke-5.
Pekan Olahraga Nasional 2024 (PON XXI) akan menampilkan 56 cabang olahraga. Aceh dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah bersama. Sebanyak 6.854 atlet dan official, akan berada di Aceh. Serta jumlah yang sama berada di Sumatera Utara. Masing-masing Pemprop juga telah menggelontor anggaran besar pelaksanaan PON XXI. Masing-masing lebih dari Rp 1 trilyun. Pemerintah Sumatera Utara telah menyiapkan 100 hektare untuk menggelar PON 2024 di Kualanamu.
Pemprop Sumut juga menyiapkan lahan seluas 300 hektare didesa Sena, Kabupaten Deli Serdang, sebagai sport center. Sedangkan Pemprop Aceh, menyiapkan lahan seluas 240 hektare. Seluruhnya menyerap anggaran sangat besar. Sebagai bandingan, anggaran PON XX yang disokong dari APBN sebesar Rp 10,43 trilyun. Masih ditambah anggaran APBD Provinsi Papua.
Berdasar pengalaman PON yang lalu, banyak pejabat daerah yang lalai (dan abai). Sehingga terjebak tindak pidana korupsi (Tipikor). Jebakan Tipikor bukan hanya pada pembangunan infrastruktur lapangan, venue, dan jatah konsumsi atlet. Melainkan juga kebiasaan “pembelian” atlet yang biasa terjadi jelang penyelenggaraan PON. Selain diikuti 38 delegasi dari tiap propinsi, juga diikuti kontingen khusus IKN (Ibukota Negara Nusantara).
Sukses PON selalu di-gelora-kan. Terdiri dari sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi rakyat. Juga wajib mengarah pada sukses administrasi, dan sukses pemanfaatan fasilitas pasca-even. Namun berdasar pengalaman PON yang lalu, banyak pejabat daerah yang lalai (dan abai). Sehingga terjebak tindak pidana korupsi (Tipikor). Bukan hanya korupsi pembangunan infrastruktur lapangan, dan jatah konsumsi atlet. Melainkan juga kebiasaan “pembelian” atlet yang terjadi jelang penyelenggaraan PON.
Penggunaan anggaran secara tepat sasaran, seyogianya menjadi timbangan utama. Namun realitanya, Indonesia masih belum sanggup membuktikan menjadi “raja” olahraga di kawasan ASEAN (Asia Tenggara). Terbukti peringkat Indonesia pada Olympiade Paris 2024, pada posisi ke-39. Masih di bawah Filipina (peringkat 37). Sehingga masih dibutuhkan pembinaan lebih sistemik prestasi keolahragaan.
Konon prestasi yang jauh di bawah Korea Selatan, disebabkan anggaran (APBN) yang sangat minimalis. Anggaran ke-olahraga-an dalam APBN 2024, dipagu tidak lebih dari 0,03% dari total anggaran belanja (sekitar Rp 997,5 milyar). Sangat kecil dibanding Singapura (4%). Peningkatan pagu anggaran ke-olahraga-an sangat strategis mendukung prestasi. Diantaranya untuk belanja alat teknis olahraga, dan sarana pelatihan memadai.
Pada masa kini prestasi ke-olahraga-an pada level internasional, menjadi peringkat kemakmuran suatu negara. Tiada prestasi olahraga level global yang mudah dan murah.
——— 000 ———
