DPRD Gresik, Bhirawa.
Rapat paripurna pendapat akhir ( PA ) fraksi terhadap nota pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Fraksi memberikan banyak catatan kinerja kurang maksimal, juga bahkan OPD terkesan hanya menunggu dan kurang serius.
Ketua fraksi Gerindra Lutfi Dawam dalam PA mengatakan, bahwa banyak potensi pendapatan yang bisa digali, namun realisasinya selalu tidak sesuai harapkan karena OPD yang kurang serius. Terutama infrastruktur, banyak yang menjadi hutang kepada penyedia.
Kondisi ini menunjukkan ketidak becusan bekerja, juga banyak pelaksanaan proyek yang mengalami kekurangan pegawai, proyek tidak bisa terselesaikan dengan sempurna. “Kita merasa malu menjawab pada masyarakat, bupati perlu memberikan pemahaman pada OPD. Selain kinerja, OPD hari ini masih belum bisa membedakan antara Silpa atau efisiensi,”kata Lutfi Dawam, Kamis (18/7).
Sedangkan Fraksi PKB DPRD Gresik Jamiyatul Mukharomah saat membacakan PA Fraksi mengatakan, semua penanggungjawab sektor pendapatan agar bekerja serius dan didahului membuat pakta integritas. Apabila tidak mampu bekerja sesuai dengan target yang telah disepakati, harus secara sukarela menyatakan mundur dari jabatannya.
“Berdasarkan sumbangsih PAD bagi pendapatan daerah hanya 34,28 persen, jauh dari harapan bagi sebuah daerah yang menjadi tujuan investasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023, hanya sebesar Rp 1 triliun 171 miliar atau 73,92 persen dari target yang dtetapkan.”ungkapnya.
Sementara Ketua Fraksi Nasdem Ahmad Nasir dalam PA mengatakan, bahwa konsistensi penganggaran terhadap dokumen perencanaan sangat penting khususnya yang ada di dalam nawa karsa menjadi harapan masyarakat. Rasionalisasi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja perlu,dilakukan peningkatan sehingga tidak terlalu njomplang antara target dan realisasi. [kim.wwn]
