26 C
Sidoarjo
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pemprov Jatim Salurkan BLT DBHCHT Tahap I Tahun 2024 pada 4209 Buruh Rokok


Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap I tahun 2024 di PT HM Sampoerna Rungkut II Surabaya, Rabu (3/6).

Pada acara penyaluran yang merupakan program di bawah Dinas Sosial Jawa Timur ini i, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono AKs MAP langsung hadir untuk menyalurkan bantuan secara simbolis dan menyapa langsung 4209 buruh rokok dari empat pabrik di Kota Surabaya, yakni PT HM Sampoerna Rungkut II, PT HM Sampoerna Tbk, PT Gelora Djaja, dan PT Pabrik Sigaret Sriwidjaja .

Selain itu, hadir pula Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim, para Kepala OPD terkait dari Provinsi Jatim dan Kota Surabaya, Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III, Dirut Bank Jatim, Kepala Urusan Eksternal PT HM Sampoerna, pimpinan PT Gelora Djaja dan PT Pabrik Sigaret Sriwidjaja, serta pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jatim.

Pj Gubernur Jatim menjelaskan, Jatim di tahun 2024 memperoleh alokasi DBHCHT dari pendapatan negara sebesar Rp 2,77 triliun. Anggaran ini bersumber dari dana yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023.

“Hari ini kami melaksanakan satu program yang menjadi kewajiban kami. Cukai dikembalikan dari pemerintah untuk diberi kepada yang berhak dan salah satu yang paling berhak adalah para pegawai buruh pabrik, petani tembakau, dan orang miskin lainnya,” ujar Adhy saat sambutannya.

Berita Terkait :  Wartawan Desak PWI Jawa Timur Suarakan KLB

Pada kesempatan ini, Adhy juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja keras dan kolaborasi untuk menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Berdasarkan Berita Rilis Statistik dari Badan Pusat Statistika Jatim, sejak Maret 2018 – Maret 2024 persentase penurunan kemiskinan di Jatim untuk pertama kalinya menyentuh satu digit, yakni 9,79 persen.

“Salah satunya melalui program penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Plus, ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas), penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dalam UPT (Unit Pelaksana Teknis), bantuan permakanan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan BLT buruh pabrik rokok lintas wilayah seperti saat ini,” ucapnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan bahwa di tahun 2024 ini, jumlah buruh pabrik rokok yang menerima bantuan meningkat ketimbang tahun 2023 lalu. Yakni dari 9.259 menjadi 13.469 buruh pabrik rokok yang tersebar di 114 perusahaan di 22 kabupaten di Jatim. Dari jumlah penerima tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan anggaran sejumlah Rp13.888.499.952.

“Bapak/ibu tahun kemarin mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,5 juta. Karena Pemprov Jatim ingin kebahagiaan dari bantuan ini menyebar, sehingga bantuan yang disalurkan tahun ini sejumlah Rp1.031.145,59,” kata Novi.

Kepala Dinsos Jatim meneruskan, penyaluran bantuan di Juli ini dirasa tepat. Sebab, di bulan ini para orang tua mempunyai tanggungan untuk membayar biaya semester dari sekolah anak-anaknya. “Jadi insyaAllah bantuan untuk 13.469 buruh pabrik rokok akan diselesaikan di bulan Juli dengan empat tahap di Bakorwil seluruh Jatim,” tambahnya.

Berita Terkait :  Penandatanganan Keputusan Bersama Terhadap Raperda RPJPD Kab Madiun 2025-2045

Penyaluran di Bakorwil Malang ditempatkan di PT HM Sampoerna Rungkut II Surabaya. Lalu, kata Novi, penyaluran selanjutnya bakal diadakan di Kabupaten Pasuruan, Madiun, dan Bojonegoro. “Kenapa kita pusatkan di sana, karena di lokasi tersebutlah buruh pabrik rokok paling banyak,” pungkasnya.

Dalam acara ini, tak hanya BLT DBHCHT saja yang disalurkan. Namun, juga bantuan PKH Plus, ASPD, dan bantuan usaha bagi WRSE. Secara simbolis, bantuan PKH Plus diserahkan kepada tiga lansia yang masing-masing mendapat Rp 500 ribu per triwulan.

ASPD juga diberikan pada tiga penerima, di mana tiap penerima mendapat Rp900.000 per triwulan. Sedangkan, bantuan usaha bagi WRSE disalurkan pada dua penerima yang masing-masing mendapat Rp 3 juta.

Acara penyaluran yang penuh kemeriahan ini ditutup dengan menyanyi bersama lagu ‘Bendera’ sambil mengibarkan bendera merah putih yang telah dibawa oleh masing-masing buruh dan para hadirin. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-79. [rac.tam.gat]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_imgspot_imgspot_img