Ananda Putri Hidayahtullah
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
nandapputri123@gmail.com
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim tahun 2023 dari sebesar 128.980,66 miliar Rupiah, hanya mencapai 88.863,61 miliar Rupiah. Hal ini berarti bahwa pendapatan daerah hanya mencapai sekitar 68,90% dari target yang telah ditetapkan.
Kesenjangan ini menghadirkan pertanyaan bagaimana kebijakan yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Apakah target pendapatan yang ditetapkan terlalu optimis atau ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan daerah?
Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sumber pendapatan daerah, serta penyempurnaan dalam perumusan anggaran. Peningkatan keberhasilan realisasi pendapatan harus menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Di sisi belanja daerah, situasinya tidak lebih baik. Anggaran belanja daerah yang direncanakan sebesar 139.876,66 miliar Rupiah hanya tercapai sebesar 82.805,85 miliar Rupiah, atau 59.20% dari target. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah provinsi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiayai program-program kunci yang telah direncanakan. Masalah ini harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan kebijakan untuk tahun-tahun mendatang.
Meskipun pendapatan daerah dan belanja daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, pembiayaan daerah malah mengalami surplus yang signifikan. Anggaran pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar 10.896,01 miliar Rupiah justru mengalami realisasi sebesar 13.097,12 miliar Rupiah, atau setara dengan persentase 120.20%. Ini menunjukkan bahwa ada upaya yang signifikan dalam mengelola pembiayaan daerah.
Namun, surplus tersebut juga menciptakan beberapa permasalahan. Dalam beberapa kasus, surplus yang tinggi dapat menandakan masalah dalam pengalokasian anggaran yang efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi cara pembiayaan daerah dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Tantangan dan Evaluasi ke Depan
Perbedaan yang signifikan antara anggaran pendapatan dan realisasi menunjukkan bahwa target pendapatan mungkin telah ditetapkan dengan terlalu optimis. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami alasannya, dan kebijakan yang lebih realistis harus diterapkan dalam perencanaan anggaran di masa depan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, evaluasi pengelolaan anggaran daerah. Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi harus menjadi titik fokus. Kita perlu memahami mengapa hal ini terjadi dan apakah ada kebijakan yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Kedua, pengelolaan surplus pembiayaan daerah. Meskipun surplus dalam pembiayaan daerah adalah hal yang positif, penting untuk memastikan bahwa dana ini dialokasikan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi perlu dilakukan untuk menentukan apakah surplus ini seharusnya digunakan untuk mengatasi defisit pendapatan atau untuk investasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan dapat membantu mengidentifikasi prioritas dan mengurangi risiko kesenjangan antara anggaran dan realisasi. Dengan mengambil langkah ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat bekerja menuju perbaikan dalam perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan yang lebih efisien, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih baik. Evaluasi dan adaptasi berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.
Harapan Tahun 2024
Melihat evaluasi di atas, harapannya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran daerah. Ini harus mencakup langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan realisasi pendapatan sebagai salah satu agenda utama di tahun 2024. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini bisa mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi, promosi investasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta upaya-upaya lain untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Perlu diketahui, salah satu aspek utama yang perlu diutamakan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat perlu tahu bagaimana anggaran daerah digunakan dan bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada kesejahteraan mereka. Harapannya adalah anggaran pendapatan dapat direncanakan secara lebih realistis, sehingga ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dapat diminimalkan.
Di tahun 2024, Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih besar, peningkatan kesejahteraan, serta harga barang dan layanan yang terjangkau bagi penduduknya. Ini adalah fokus utama dalam mengelola anggaran daerah, dan kita semua memiliki tanggung jawab dalam mencapainya.
Kesimpulannya, kondisi APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan hanya mencapai sekitar 68,90% dari target pendapatan, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pendapatan yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Kemungkinan adanya optimisme berlebihan dalam menetapkan target atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan daerah perlu diidentifikasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis di masa depan.
Pentingnya evaluasi tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga pada pengelolaan anggaran daerah secara keseluruhan. Kesenjangan yang signifikan antara anggaran belanja daerah yang direncanakan dan realisasinya (59,20%) menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan pemerintah provinsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program kunci.
Evaluasi perlu dilakukan untuk memahami penyebab ketidaksesuaian ini dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Meskipun terdapat surplus dalam pembiayaan daerah, hal ini menciptakan tantangan baru terkait dengan pengalokasian anggaran yang efisien. Perlu dievaluasi apakah surplus ini seharusnya digunakan untuk mengatasi defisit pendapatan atau untuk investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan.
Untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih besar, peningkatan kesejahteraan, serta harga barang dan layanan yang terjangkau bagi penduduknya, pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran daerah. Prioritas utama haruslah peningkatan realisasi pendapatan, dengan langkah-langkah konkrit seperti peningkatan pengawasan pajak dan retribusi, promosi investasi, dan upaya-upaya lain untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran daerah dan dampak kebijakan pemerintah pada kesejahteraan mereka.
Harapannya adalah dengan perencanaan anggaran yang lebih realistis, ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dapat diminimalkan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengidentifikasi prioritas dan mengurangi risiko kesenjangan antara anggaran dan realisasi. Dengan evaluasi dan adaptasi berkelanjutan, Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang lebih baik di tahun 2024. [*]
