23 C
Sidoarjo
Wednesday, July 24, 2024
spot_img

Jatim Dilanda 77 Proyek Infrastruktur Senilai Rp163,1 Triliun, Mana Saja

Mathur Husyairi, Jubir Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim, Mathur Husyairi menyampaikan program percepatan pembangunan Jawa Timur. Pasalnya, Provinsi Jawa Timur menjadi target nasional yang diharapkan mengungkit angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda pendapat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2025-2025, Senin (1/7).

Dalam kerangka itu, kata dia, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

“Ada lima kawasan proyek yang akan direalisasikan di Jatim, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Perpres Nomor 80 tahun 2019,” katanya.

Politisi asal Madura ini menyebutkan, pertama di kawasan Gerbangkertosusila. Menurut dia, di kawasan itu total ada 77 proyek yang akan dikerjakan dengan total nilai investasi Rp 163,1 triliun.

“Mega proyek Jatim ini, terutama infrastruktur tentu saja akan memerlukan kebutuhan lahan atau tanah yang sangat besar,” jelasnya.

Mathur yang juga anggota Komisi E ini menjelaskan, kebijakan investasi dan proyek strategis nasional ini akan berpotensi menimbulkan banyak masalah sosial di masyarakat. “Salah satunya konflik agraria akan semakin meruncing dan meluas,” terangnya.

Berita Terkait :  Pj Bupati Pamekasan Masrukin Ingatkan Revolusi Industri 4.0

Sebagai catatan dalam data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2023, kata Mathur, Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat konflik agraria di pulau Jawa dengan 11 kejadian konflik yang menonjol dengan luasan 14.731 hektar dan korban terdampak mencapai 2.950 KK yang berada di 12 desa.

“Sampai saat ini yang masih bergejolak adalah di daerah Banyuwangi. Puluhan tahun konflik agraria di Jawa Timur tak berujung pada solusi yang berkeadilan. Fakta real ini harus menjadi bagian dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. [geh]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru