28 C
Sidoarjo
Friday, July 12, 2024
spot_img

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk Gelar Konsultasi Publik

Nganjuk, Bhirawa.
Pastikan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan para petani dan peternak yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pertanian. Pelayanan publik bidang pertanian bertujuan untuk memberikan kemudahan dan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, layanan, dan bantuan terkait pertanian. Termasuk juga penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang harus di lakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk.

Untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan bidang pertanian tersebut, Dinas Pertanian dan Pertenakan menggelar konsultasi publik (KP) Pelayanan Publik Bidang Pertanian di aula pertemuan Dinas Pertanian. KP tersebut di hadiri oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, Sekretaris Dinas PUPR, Petugas Penyuluh Pertanian perwakilan petani gabungan kelompok tani {gapoktan) sekabupaten Nganjuk, Pupuk Indonesia, para Penangkar benih, serta beberapa pelaku usaha di sektor pertanian, pada Jumat, (28/06/2024)

Di harapkan oleh Judi Ernanto, Plh. Dinas Pertanian bahwa pelayanan publik bidang pertanian dapat memberikan banyak manfaat, antara lain:

  • Meningkatkan Produktivitas Pertanian: Petani memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka.
  • Menjamin Ketahanan Pangan: Pelayanan publik untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Petani memperoleh penghasilan yang lebih baik melalui peningkatan produktivitas dan akses ke pasar. Mengurangi Kemiskinan: Pertanian merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pelayanan publik bidang pertanian dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.
  • Melestarikan Lingkungan: Pelayanan publik mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan.
Berita Terkait :  Dua PM UPT Dinsos Jatim Diterima Kerja di PT Neo Sarana Medika

Sekretaris Disperta, Fitriary Puspita Ratih untuk tata cara mengakses pelayanan publik bidang pertanian tersebut masyarakat dapat mengakses pelayanan publik bidang pertanian melalui berbagai cara, antara lain:masyarakat dapat mendatangi Kantor Dinas Pertanian atau

  • Balai Penyuluhan Pertanian (BPP): BPP merupakan lembaga yang memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petani.yang ada di tiap kecamatan.
  • Kelompok Tani: Kelompok tani dapat menjadi wadah bagi petani untuk memperoleh informasi dan bantuan dari pemerintah. Website dan Media Sosial Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, ungkap Ratih.

Menurut Singgih kabid sarpras Dinas Pertanian terdapat 4 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Pertanian. Yakni: “UPTD Laboratorium Pertanian, UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan UPTD Kesehatan Hewan (Puskewan), semuanya ada di jalan Imam Bonjol, kelurahan Ganung, Kecamatan Nganjuk. Untuk UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, hortikulura dan perkebunan ada di Kecamatan Baron”,terang Singgih.

Untuk Laboratorium pertanian sendiri, keadaannya masih memprihatinkan dengan kondisi bangunan yang sudah tua, dengan dana di bawah 50 juta dalam satu tahun anggaran, dengan tugas melayani 20 kecamatan untuk melakukan identifikasi hama/ tanaman pengganggu serta melakukan penyemprotan dengan drone,

Sedangkan layanan UPTD Kesehatan Hewan , seperti pelayanan kesehatan hewan,vaksinasi, inseminasi buatan (kawin suntik), pemeriksaan kebuntingan sudah berjalan sejak lama sehingga sudah mempunyai SOP, termasuk untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK), ungkap Siti Farida, Kabid Peternakan.

Berita Terkait :  Empat Peserta Jatim Terpilih Dikirim Jadi Tim Gita Bahana Nusantara

Tantangan dan peluang dengan adanya Standar Pelayanan Minimal bidang Pertanian menjadi nyata mendobrak paradigma bahwa aparatur sipil negara tidak melakukan aoa-apa, tetapi menjelma menjadi sebuah layanan nyata kepada masyarakat.Diperlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah dengan dukungan legeslatif untuk dapdapatat mewujudkan ketahanan pangan nasional.(dro.hel).

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru