Situbondo, Bhirawa
Diera Bupati Situbondo baru, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, banyak sektor dan program yang intens di rubah, di Kota Santri Pancasila Situbondo. Salah satunya di bidang pendidikan yang direncanakan untuk menerapkan lima hari sekolah untuk sekolah SD dan SMP. Padahal di jenjang SD dan SMP masih menerapkan enam hari sekolah.
PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman mengatakan, dirinya menerima SK sebagai PLT Kadispendikbud hanya tiga bulan lamanya dari Bupati Situbondo, Mas Rio. “Setelah itu masing masing pejabat akan dievaluasi oleh Bupati.Tentu kinerjanya harus sesuai dengan harapan Bupati, yakni Situbondo naik kelas,” ulas mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo itu.
Masih kata Fathor, khusus tehnis program naik kelas di sektor pendidikan Situbondo pihaknya akan menyesuaikan terlebih dahulu dengan program yang sederhana yakni Asta Cita di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. “Nah soal pendidikan ini Bupati sudah memberikan garis tegas ke saya, yakni memberlakukan kebijakan lima hari sekolah. Dan itu harus dicapai sebelum tiga bulan,” tegas Fathor.
Mantan Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu melanjutkan, program kedua adalah madrasah Diniyah dan ketiga jangan sampai terjadi pungutan di sekolah-sekolah. Artinya, ujar Fathor, pungutan itu Bupati minta ditiadakan. “Keempat nasib guru harus diperbaiki.Itu juga menjadi perhatian serius mas bupati,” ungkap Fathor.
Pria yang dua kali menjabat Staf Ahli Bupati itu menambahkan, yang dimaksud dengan nasib guru itu yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi itu juga harus diukur karena sekolah itu punya pedoman. Diantaranya anak SD harus ditata berdasarkan kurikulum dan kelas.Rupanya program itu berjalan kurang bagus, dan diharapkan berdampak pada kesejahteraannya guru,” papar Fathor.
Lebih lanjut Fathor menerangkan, dirinya ingin dapat dukungan dari berbagai pihak karena tugas sekolah sangat berat karena bantuan seperti apa yang diterima. “Nah, jika melihat komposisi BOS (Biaya Operasional Sekolah) sudah diatur dengan sedemikian rupa dan penggunaannya terbatas. Sedangkan jumlah guru, di masing masing sekolah juga berbeda beda serta jumlah BOS yang diterima juga berbeda,” pungkas Fathor. [awi.wwn]