Kota Malang, Bhirawa
Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur menyoroti berbagai kendala lapangan dalam menyongsong program nasional tiga juta rumah.
Persoalan klasik berupa keterbatasan lahan dan birokrasi perizinan yang belum seragam di tingkat daerah menjadi “kerikil” utama yang harus segera dicarikan solusi lintas sektor.
Ketua DPD APERSI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, mengemukakan, tantangan paling krusial saat ini adalah melambungnya harga tanah, terutama di kawasan strategis perkotaan.
Kondisi ini memaksa para pengembang bergeser ke wilayah penyangga atau pinggiran demi menyesuaikan dengan pagu harga rumah subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Di Jawa Timur, harga rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dipatok di angka Rp166 juta. Sementara harga tanah di lokasi strategis terus meroket. Ini tantangan nyata bagi pengembang,” ujar Makhrus di sela agenda pembahasan bersama jajaran pemerintah di Kota Malang, Selasa (27/1) kemarinn
Selain persoalan lahan, Makhrus menyebut belum adanya standarisasi perizinan di tiap kabupaten/kota. Menurutnya, ritme kerja kepala daerah yang tidak seragam seringkali menghambat akselerasi pembangunan.
“Ada daerah yang sangat proaktif sehingga izin cepat keluar, tapi ada juga yang kurang responsif sehingga memakan waktu lama. Kami berharap ada sinkronisasi dengan kementerian terkait agar perizinan ini tidak lagi tumpang tindih,” tegasnya.
Sebagai solusi atas keterbatasan lahan di wilayah perkotaan seperti Malang Raya, APERSI Jatim mengusulkan pengembangan rumah susun (rusun) subsidi. Konsep hunian vertikal dinilai paling realistis untuk menekan angka mobilitas masyarakat karena lokasinya yang lebih dekat dengan pusat kerja dan pendidikan.
Sinergi Pemerintah Pusat
Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, menyatakan komitmen pemerintah untuk menjalin sinergi dengan seluruh ekosistem perumahan.
“Program tiga juta rumah adalah prioritas Presiden. Kami sadar ada kendala di lapangan, seperti tumpang tindih kepentingan lahan antara perumahan dan ketahanan pangan (LSD). Ini yang sedang kita carikan titik temunya,” kata Aziz.
Terkait spesifik wilayah Malang Raya, Aziz menyebut bahwa jika rumah tapak sudah tidak memungkinkan karena harga lahan yang tinggi, maka bentuk bantuan perumahan bisa dikonversi menjadi rumah susun subsidi.
“Bentuknya bisa adaptif, tergantung kondisi lahan dan kesiapan para stakeholder di daerah. Yang pasti, diskusi lintas sektor ini akan menjadi bahan usulan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya. [mut.gat]