Kota Malang, Bhirawa
Komitmen Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya berbuah manis. Dua daerah di Malang Raya ini sukses meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang digelar BPJS Kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kepala daerah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan rasa bangganya atas perolehan penghargaan kategori Utama. Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh elemen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan hak dasar kesehatan warga terpenuhi.
”Penghargaan kategori Utama ini adalah bukti nyata keberpihakan Pemkot Malang dalam melindungi warga melalui JKN. Bagi kami, kesehatan adalah investasi jangka panjang dan fondasi utama pembangunan daerah. Kami akan terus menjaga keberlanjutan kepesertaan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Wahyu Hidayat, Selasa (27/1).
Senada, Wali Kota Batu, Nurochman, yang membawa pulang penghargaan kategori Madya, menegaskan bahwa prestasi ini menjadi lecutan semangat bagi jajarannya. Ia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan guna memperluas cakupan layanan.
”Hasil ini adalah buah kolaborasi. Pemerintah Kota Batu berkomitmen terus meningkatkan cakupan kepesertaan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan kesehatan,” kata Nurochman.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, memberikan apresiasi tinggi atas capaian dua pimpinan daerah tersebut. Ia menyebut, sinergi yang terbangun di Malang Raya merupakan potret ideal kolaborasi lintas sektoral.
”Penghargaan UHC Awards 2026 untuk Kota Malang dan Kota Batu bukan sekadar angka atau pemenuhan indikator, melainkan bukti keberpihakan nyata pemda terhadap keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat. Kami akan terus memperkuat kerja sama ini, terutama dalam penguatan layanan primer dan pemanfaatan teknologi digital,” jelas Yudhi.
Secara nasional, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti memaparkan, hingga akhir 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98% penduduk Indonesia. Angka ini telah melampaui target RPJMN 2025-2029.
”Peran kepala daerah sangat strategis, terutama dalam kebijakan penganggaran daerah untuk memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif. Dampak nyata dari UHC ini adalah menurunnya tingkat kesakitan dan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga, sesuai riset LPEM FEB UI tahun 2025,” tambah Ghufron.
Ke depan, BPJS Kesehatan akan terus mendorong inovasi layanan seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA, hingga fitur i-Care JKN untuk memastikan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan peserta yang kini mencapai dua juta kunjungan per hari secara nasional. [mut.nas.fen]