Jakarta, Bhirawa.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menekankan, pentingnya pendekatan multi-layer untuk sistem lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Pendekatan tersebut, seperti melihat masalah dari berbagai sudut pandang sosiologis, historis, dan komparatif dengan negara lain.
“Konsep pembinaan di lapas selama ini cenderung mengutamakan keterampilan teknis atau hard skills. Tanpa mengembangkan keterampilan sosial dan manfaat yang lebih luas,” kata politikus NasDem ini saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Willy mengatakan, banyak pelaku kejahatan di luar negeri yang dijatuhkan sanksi sosial. Daripada, harus dijatuhi hukuman penjara yang memakan waktu lama.
“Di luar negeri, misalnya, pelaku kejahatan sering dijatuhi sanksi sosial bermanfaat, seperti membersihkan fasilitas publik atau rumah ibadah. Penambahan lapas baru bukanlah solusi utama jika,” ucapnya.
Jika dilakukan penambahan lapas baru, Willy mengkhawatirkan, banyak pihak yang terperangkap ke dalam lingkaran setan. Oleh sebab itu, ia mengusulkan, adanya format pembinaan yang lebih produktif dan bernilai ekonomis.
“Misalnya dengan kerja sama bersama BUMN atau perusahaan yang dapat mempekerjakan para napi. Penting sebuah solusi jangka panjang, yang mampu membawa transformasi bagi sistem Lembaga Pemasyarakatan Indonesia,” ujarnya. (ira.hel).
