Musim hampir berakhir. Tetapi masih terdapat hujan deras yang bisa merendam kabupaten Demak, dan Grobogan. Menandakan problem prioritas yang wajib segera diselesaikan. Padahal daerah lain mulai memasuki musim kemarau, yang diprediksi datang lebih awal. Juga akan berlangsung lebih panjang. Saat kemarau menjadi periode evaluasi pemerintah (pusat, propinsi, serta kabupaten dan kota) membenahi sungai yang “selalu” meluap. Normalisasi sungai wajib menjadi prioritas.
Tiada musibah banjir yang datang tiba-tiba. Seluruhnya diawali dengan tanda-tanda alamiah. Berupa hulu sungai yang gundul, dan bantaran yang menyempit, karena alih fungsi lahan. Banyak bantaran ditumbuhi bangunan. Menyebabkan fungsi catchment area (sebagai kawasan resapan) semakin menyusut. Air hujan tidak tertampung, langsung luruh menerabas persawahan, dan perkampungan. Seluruh kegiatan masyarakat terhenti.
Perlu niat baik, dan kemauan pemerintah menanggulangi banjir rutin yang datang setiap musim. Kerugian material telah banyak di-alami rakyat, khsususnya di Pantai utara (pantura) Jawa. Sebagian sungai yang telah “digarap” dengan seksama, terbukti tidak menyebabkan banjir. Seperti sungai Bengawan Solo, yang mengalir dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebanyak 21 kabupaten dan kota dilintasi sering banjir. Bahkan di Tuban, Lamongan, dan Gresik (Jawa Timur) sering menyebabkan kerugian besar.
Banyak sawah, dan tambak, terendam. Menyebabkan tidak panen. Tetapi itu dulu. Sekarang, Bengawan Solo, bisa mengalir deras lancar. Tidak menyebabkan banjir. Harus diakui, hasil Kerjasama pemerintah pusat, melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dengan pemerintah propinsi (Jawa Timur). Juga kerjasama sistemik pula dengan pemerintah kabupaten. Bukan sekadar normalisasi. Melainkan juga membangun tanggul yang kokoh, kanalisasi, dan perbaikan lingkungan sekitar sungai. Terutama pembersihan bantaran.
Kerja keras serupa juga nampak pada BBWS Brantas, yang me-legenda, sangat potensial, dan ragam fungsi vital. Sejak era abad ke-8, sudah menjadi sarana transportasi kerajaan Kanjuruhan, Medang Kamulan, dan Majapahit. Tetapi saat ini sudah mustahil menjadi sarana transportasi. Di bagian hulu Brantas terdapat 4 proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dengan menghasilkan hampir 200 Mega-Watt. Bahkan kelak akan menjadi 12 proyek PLTA disepanjang DAS Brantas. Banyak percabangan Brantas, yang telah diwaspadai sering meluap.
Fungsi vital lain sungai Brantas, adalah sebagai bahan baku air minum. Serta mengairi seluas 30 ribu hektar sawah, tersebar di 19 kabupaten dan kota. Serta memasok sekitar 300 juta meter-kubik bahan baku air minum (PDAM) di 6 kabupaten dan kota. Terutama PDAM Surabaya. Problem utama Sungai Brantas, bukan menjadi penyebab banjir. Melainkan fungsi illegal sebagai tong raksasa pembuangan limbah domestik, dan limbah industri, termasuk BMUN. Juga penambangan pasir illegal. Namun dalam lima tahun terakhir, sungai Brantas lebih terjaga.
Jika diurus dengan baik dan benar, sungai merupakan berkah. Seperti yang ingin diupayakan Pemprop DKI Jakarta bersama BBWS Ciliwiung-Cisadane. Walau tidak mudah “menaklukkan” kedua sungai. Khususnya normalisasi bantaran, dengan cara pembebasan lahan, membutuhkan anggaran besar. Perlu membongkar habis seratus bidang bangunan. Jika sukses, istilah “banjir Jakarta” akan berubah menjadi “genangan di Jakarta.” Cepat surut, dan bisa menyokong pertumbuhan ekonomi tingkat grass-root.
Maka “menaklukkan” sungai patut menjadi prioritas pemerintah. Mitigasi menjadi mandatory berdasar UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 38 huruf b, dinyatakan, “kontrol terhadap peng uasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.” Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab (dan paham) potensi bencana alam di daerah.
——— 000 ———
