Pemprov, Bhirawa
Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan ini bertujuan mempelajari sistem layanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur.
Plt Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Timur, Purwanti Utami menyambut langsung rombongan.
Ia mengapresiasi kehadiran wartawan parlemen dari NTB sebagai bentuk perhatian terhadap isu ketenagakerjaan. “Biasanya yang datang pemerintah daerah, tapi kali ini wartawan. Ini luar biasa bagi kami,” katanya yang akrab disapa Bu Ami.
Purwanti menjelaskan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan penempatan pekerja migran tertinggi secara nasional. Sepanjang 2024, tercatat 79.339 PMI asal Jawa Timur berangkat ke luar negeri, melampaui provinsi lain seperti Jawa Barat, NTB, dan Lampung.
Menurutnya, sebagian besar PMI Jatim masih bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga. Karena itu, peningkatan kompetensi menuju sektor formal terus menjadi prioritas. “Kami ingin lebih banyak PMI yang terserap di bidang formal seperti welder dan construction worker,” ujarnya.
Jawa Timur menjadi salah satu dari tiga provinsi pertama yang memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI. Melalui LTSA, seluruh proses administrasi keberangkatan dapat diselesaikan dalam satu hari, termasuk pembuatan paspor dan jaminan sosial. “One day service di sini bukan slogan, tapi sudah berjalan,” tegas Purwanti.
Selain pelayanan administratif, UPT Jatim juga menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada Januari 2022, petugas berhasil menggagalkan keberangkatan 101 calon PMI perempuan secara nonprosedural, 36 di antaranya berasal dari NTB.
Sepanjang 2024, UPT juga memfasilitasi pemulangan 170 jenazah PMI tanpa biaya. “Kami memiliki tiga ambulans, dua dari CSR Bank Jatim dan satu dari BPJS Ketenagakerjaan. Semua layanan ini gratis,” ujar Purwanti.
Ketua FWP DPRD NTB, Fahrul Mustafa, mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari studi lapangan untuk mengadopsi praktik terbaik perlindungan PMI. “Jawa Timur bisa menjadi contoh dalam membangun sistem pelayanan terpadu dan program zero cost migration,” ujarnya.
Fahrul berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah NTB untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran di daerahnya. “Kami ingin NTB memiliki sistem seperti Jatim, yang melindungi PMI sejak berangkat hingga kembali ke tanah air,” katanya. [rac.dre]