Gubernur Khofifah Wanti-wanti Bantuan Tak Dipakai Judol
Pemprov, Bhirawa
Masyarakat di Kabupaten Tulungagung mendapat gelontoran bantuan sosial (Bansos) dan zakat produktif senilai total Rp 6,1 miliar. Penyaluran diberikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Selasa (26/8).
Berbagai bansos dan yang disalurkan Gubernur Khofifah, yakni ASPD kepada 124 orang penerima berupa uang Rp3.600.000 per tahun dan sembako. Penyerahan alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas sebanyak 31 unit senilai Rp165 juta.
Penyerahan Bansos PKH Plus kepada 927 Keluarga penerima berupa uang Rp 2.000.000 per tahun dan sembako. Penyerahan BLT buruh pabrik rokok kepada 857 orang penerima berupa uang Rp1.325.900 per tahun dan sembako. Penyerahan bantuan KIP PUTRI & KIP PPKS JAWARA berupa uang Rp3.000.000 dan sembako.
Penyerahan bantuan program pemberdayaan BUM Desa kepada 4 penerima. Antara lain desa berdaya kepada 3 penerima, dan program Jatim Puspa kepada 3 penerima. Untuk BUMDESA diantaranya, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman sebesar Rp 100.000.000, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman sebesar Rp 100.000.000, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru sebesar Rp 100.000.000 dan Desa Kromasan Kecamatan Ngunut sebesar Rp 100.000.000
Kemudian kategori Desa Berdaya, yakni Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel sebesar Rp100.000.000, Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo sebesar Rp100.000.000, Desa Samir, Kecamatan Ngunut sebesar Rp100.000.000.
Lebih lanjut kategori Jatim Puspa, yakni Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru sebesar Rp 130.625.000, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol sebesar Rp83.500.000 dan Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru sebesar Rp60.000.000.
Penyerahan Bantuan Operasional Pendamping PKH Plus berupa uang Rp900.000 per triwulan dan sembako. Penyerahan Tali Asih bagi Tagana berupa uang Rp750.000 per triwulan dan sembako. Penyerahan tali asih kepada TKSK berupa uang Rp1.500.000 per triwulan dan sembako, Penyerahan Zakat Produktif kepada pedagang ultra mikro 50 orang penerima.
Gubernur Khofifah menegaskan, bantuan ini diharapkan mampu menjadi bantalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Tulungagung. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti agar jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, salah satunya judi online.
“Kami berharap bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat manfaat, serta memberikan dampak positif bagi penerima maupun keluarganya,” ujarya.
“PPATK mengatakan kira-kira ada 9 ribu lebih data yang terkonfirmasi di Jatim dan nilainya Rp 53 miliar. Jadi saya pesan bansos jangan dipakai judi online,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan permasalah perlu peran serta seluruh stakeholder dan masyarakat. Maka, menjawab tantangan tersebut, masalah sosial pemerintah Tulungagung akan melakukan berbagai program sosial bagi masyarakat Tulungagung.
“Alhamdulillah dibantu berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah provinsi Jatim sekaligus menyampaikan terima kasih atas bantuan sosial dan apresiasi kepada pilar-pilar sosial yang berkontribusi menangani masalah sosial di Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan harga beras medium mengalami kenaikan dari yang semula harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram menjadi Rp 13.500 per kilogram. Namun demikian, kenaikan harga itu dikatakan tidak harus membuat harga beras mahal.
“Logistik tidak boleh mahal. Apalagi terkait dengan kebutuhan dasar, terutama beras,” tandasnya usai penyerahan bantuan sosial (bansos) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (26/8) malam.
Ia menyebut harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tetap Rp 12.500 per kilogram. Terlebih di masyarakat sering kali ditemukan penjualan beras SPHP yang jauh di bawah HET.
“Termasuk di pasar murah (di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso) ini, yang dijual Rp 11.000 per kilogram. Berarti kalau 5 kilogram menjadi Rp 55.000,” paparnya.
Gubernur Khofifah membeberkan kenaikan harga beras medium sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Badan Pangan Nasional (Bapanas). Surat Keputusan Bapanas tertanggal 22 Agustus 2025 itu diterima dia pada Senin (25/8) malam.
“HET beras medium naik, dari Rp 12.500 (per kilogram) menjadi Rp 13.500. Kalau di pasar kita temukan di atas HET, berati keterjangkauan masyarakat makin jauh,” paparnya lagi.
Ketersediaan beras d pasaran, menurut Ketua IKA Unair ini, harus tetap terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Jatim untuk berkoordinasi dengan Bulog dan Bapanas. “Pastikan koordinasi dengan Bulog dan Bapanas, bahwa beras SPHP bisa dijangkau oleh masyarakat. Stoknya cukup. Stok cukup pun kalau distribusi tidak merata tidak bisa dijangkau,” tuturnya.
Saat ini diakui Gubernur Khofifah capaian distribusi beras SPHP di Jatim sampai Senin (25/8) malam baru 5,37 persen dari 173.000 ton. [tam.wed.gat]