Paslon nomor urut 1, Mundjidah – Sumrambah. n arif yulianto/bhirawa
Jombang, Bhirawa.
Warga Kabupaten Jombang, khususnya mantan perangkat desa dan kepala desa menyambut baik program tunjangan bagi mantan perangkat desa yang diusung pasangan nomor urut 1, Mundjidah – Sumrambah.
Salah satu program unggulan dari Mundjidah – Sumrambah ini dianggap realistis oleh masyarakat Jombang.
Untuk diketahui, pasangan incumbent di Pilkada Jombang 2024 tersebut mengusung 29 program unggulan, salah satunya yakni, pemberian tunjangan bagi perangkat desa yang sudah purna tugas.
Pemberian tunjangan ini nantinya akan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Jombang. Untuk besarannya tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Darmadi, mantan sekretaris desa (sekdes) Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang mengatakan, program unggulan yang digagas Mundjidah – Sumrambah merupakan program yang ditunggu bagi mantan perangkat desa.
“Wah itu (program tunjangan perangkat desa purna tugas) sangat diharapkan sekali. Program itu kalau nanti bisa direalisasikan,” kata Darmadi, Rabu (13/11).
Darmadi menjelaskan, selama ini mantan perangkat desa selain sekdes yang berstatus PNS, memang benar-benar mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah, dalam bentuk tunjangan bagi perangkat desa yang sudah purna tugas.
“Selain sekdes yang PNS seperti saya ini, termasuk sekdes yang bukan PNS, memang sangat berharap sekali adanya perhatian dari pemerintah,” tuturnya.
Darmadi mengatakan, dengan adanya program itu, diharapkan para perangkat desa yang sudah purna tugas dapat tetap memiliki kesejahteraan di hari tua.
Dan atas adanya program itu, pihaknya akan memberikan dukungan pada pasangan Mundjidah – Sumrambah pada Pilkada Jombang 2024.
“Kami memang mengharapkan perhatian untuk mendapatkan kesejahteraan di hari tua,” ungkapnya.
“Program ini sangat cocok sekali, dan saya akan mendukung Bu Mundjidah dan Mas Rambah,” sambungnya.
Sementara itu, mantan Kepala Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Adi Purwanto mengatakan, program pemberian tunjangan pada mantan perangkat desa merupakan program yang penting dan sangat dibutuhkan.
“Karena saat ini bila perangkat Desa tidak didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan, otomatis kalau purna sudah gak dapat apa-apa,” kata Adi Purwanto.
Dia menyebutkan, program yang digagas Mundjidah – Sumrambah ini dapat menjadi pemerataan kebijakan, karena tidak semua desa bisa mendaftarkan perangkat desanya ke BPJS, karena terbentur kemampuan anggaran.
“Jadi kalau pembayaran iuran BPJS itu bergantung dengan APBDes milik Desa. Nah kalau ini ada tunjangan yang diprogramkan Bu Mundjidah dan Mas Rambah, itu sangat bagus dan bermanfaat sekali, sekaligus pemerataan karena tidak semua desa bisa mendaftarkan BPJS,” beber dia.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Jombang 2014 – 2019, Minardi menyebutkan, program tunjangan bagi perangkat desa yang purna tugas dari Paslon Mundjidah – Sumrambah merupakan program yang rasional dan masuk akal. Karena APBD Kabupaten Jombang, sangat mumpuni untuk merealisasikan program tersebut. Dan program itu bisa menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap tugas dan bakti para mantan perangkat desa.
“Saya rasa (program) itu sangat rasional dan sangat dibutuhkan (mantan perangkat desa). Itu juga sebagai bentuk apresiasi pada mantan-mantan perangkat desa,” pungkas Minardi.(rif.hel)
