DPRD Jatim, Bhirawa
Beragam persoalan dasar masyarakat kembali mencuat dalam agenda reses anggota DPRD Jawa Timur, Aufa Zhafiri, di wilayah Malang Raya. Warga dari Desa Sumber Sekar, Selorejo, hingga Tegalweru menyampaikan sederet keluhan yang meliputi kerusakan jalan, krisis air bersih, kenaikan harga pupuk, hingga persoalan layanan sosial dan pendidikan.
Keluhan paling mendesak datang dari warga Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, yang mengaku sudah lama berjuang mendapatkan perbaikan infrastruktur jalan.
“Jalan sudah rusak parah, sudah banyak korban termasuk mahasiswa,” ungkap Sujito, salah satu warga.
Warga menyebut, pengajuan perbaikan telah dilakukan berulang kali lengkap dengan dokumen resmi, namun tak kunjung mendapat respons.
Kepala Desa Sumber Sekar turut meminta dukungan untuk memperbaiki ruas di Dusun Krecek, Banjar Tengah, dan Krajan, termasuk pemasangan PJU di area rest area serta pembangunan irigasi.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti kelangkaan pupuk dan naiknya harga dari Rp700 menjadi Rp1.200 per kilogram. Ketua TP-PKK Ningsih menambahkan usulan pelatihan batik dari BLK guna menggerakkan ekonomi kreatif.
Sementara pelayanan lansia dinilai cukup baik, meski tetap dibutuhkan pendampingan khusus bagi lansia sakit.
Dalam dialog yang digelar di Pendopo Desa Selorejo, warga kembali menekankan kebutuhan sekolah gratis dan program sembako murah.
Pengurus Koperasi Merah Putih meminta pendampingan tata kelola suplai dan koordinasi layanan BPJS. Mereka juga mendorong perluasan pemasaran kopi lokal, agar dapat bersaing di pasar regional hingga nasional.
Beberapa usulan lain juga mencuat, antara lain pengawalan anggaran bedah rumah bagi 17 warga, permintaan alat pertanian dari Dusun Kertasari, usulan kenaikan insentif guru hingga perbaikan akses jalan desa oleh BPD Selorejo.
Masalah air bersih menjadi isu terbesar yang disuarakan warga Desa Tegalweru. Mereka mengaku hanya mendapatkan giliran air dua hari sekali, sehingga aktivitas rumah tangga maupun pertanian sangat terganggu.
Warga mendorong solusi berupa pipanisasi, sumur bor, hingga penataan ulang kebijakan pertanian yang menguras kebutuhan air.
Pengelolaan sampah di TPA desa juga dikeluhkan karena dinilai belum optimal dan kerap menimbulkan bau serta tumpukan yang tidak teratur.
Usulan tambahan meliputi pembangunan 200 meter paving untuk akses sawah dan kebun, program pemberdayaan pemuda, sembako murah, penguatan kader kesehatan untuk mencegah penggunaan anggaran yang tumpang tindih.
Masalah serupa juga terjadi di Desa Karangwidoro dan Wagir, yang turut melaporkan krisis air bersih dan akses pertanian yang terganggu.
Menanggapi beragam keluhan masyarakat, Aufa Zhafiri menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang masuk.
“Semua masukan masyarakat menjadi perhatian kami. Persoalan jalan, air bersih, hingga layanan sosial akan kami perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran dan koordinasi dengan dinas terkait,” tegas legislator Gerindra itu, Jumat (21/11/2025).
Aufa juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan di Malang Raya tidak bisa dikerjakan oleh satu level pemerintahan saja.
“Dibutuhkan sinergi antara desa, kabupaten, dan provinsi untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan tepat sasaran,” ujarnya. [geh]