Jombang, Bhirawa
Sejumlah warga Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menyoroti dan memprotes program seragam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang yang nilainya sekitar Rp500 Juta di tengah mahalnya harga plastik akibat perang Amerika Serikat – Israel versus Iran.
Mereka menyindir para wakil rakyat di Jombang dengan meminum kopi menggunakan wadah daun, seiring mahalnya harga plastik yang biasanya digunakan untuk wadah kopi.
Pemandangan itu terlihat saat FRMJ menggelar aksi demontrasi memprotes program seragam dewan di depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (07/04).
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim mengatakan, pihaknya meminta agar program pengadaan seragam dewan dibatalkan di tengah situasi perekonomian seperti saat ini.
“Yang ‘ndak’ dimakan saja seperti plastik, mahalnya setengah mati. Sembako juga naik. Kita mau jualan ‘ndak’ berani naikkan harga,” tutur Joko Fattah Rochim.
Dia menyampaikan, program pengadaan seragam dewan senilai hampir Rp500 Juta itu adalah program rutin setiap tahun.
“(Seragam) tahun yang dulu saja masih layak dipakai. Kalau terus, ini kan pemborosan APBD. Mending dilarikan ke lainnya. Masih banyak jalan yang rusak,” tandas dia.
Aksi FRMJ di gedung dewan itu tidak ditemui satu pun para anggota DPRD Kabupaten Jombang. Hal ini karena saat itu seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang tengah melakukan kunjungan kerja.
“ASN pemerintah daerah disuruh irit BBM. Harusnya ‘ndak’ ada kunjungan kerja semua. Jangan terus irit BBM tapi masih ada kunjungan kerja yang memakai uang APBD,” ucap dia.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Danang Praptoko menemui perwakilan FRMJ. Kepada wartawan, Danang Praptoko menjelaskan, pihaknya menerima dengan baik FRMJ yang menyuarakan aspirasinya.
“Semuanya sudah kita tampung. Semuanya sudah kita rekam semuanya sudah kita teirma. Semoga saja nanti segera mendapatkan jawaban, syukur-syukur juga ada solusi,” kata Danang Praptoko.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo menerangkan, program seragam dewan sudah tertuang dalam DPA SKPD masing-masing.
“Jadi sudah teranggarkan di tahun 2026. Menyikapi kaitan dengan itu, nanti kita serahkan di pengguna anggarannya,” pungkas Agus Purnomo. [rif.dre]
