Kota Batu,Bhirawa
Pemerintah Kota Batu berkomitmen memberikan jaminan pelayanan birokrasi yang bersih dan transparan kepada masyarakat. Untuk itu Wali Kota bersama seluruh Kepala SKPD menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026.
Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan semangat perangkat daerah untuk pencapaian target pembangunan Kota Wisata Batu. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas (PKPI) ini menjadi langkah awal memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu peta jalan yang selaras dengan RPJMD serta 15 program prioritas mBatu SAE. Karena tugas seorang birokrat adalah mewujudkan harapan masyarakat melalui kerja nyata dan terukur.
Wali Kota mengingatkan pentingnya reorientasi makna pengabdian sebagai aparatur. Hal ini penting agar setiap pejabat mampu melakukan evaluasi diri dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak.
“Tugas kami sebagai birokrat harus mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Harus ada capaian dan ukuran yang bisa kami jadikan parameter keberhasilan,” ujar Nurochman, Rabu (25/2).
Ia mengajak perangkat daerah menjadikan 2026 sebagai tahun koreksi dan pembuktian. Hasil konkret harus menjadi prioritas, bukan sekadar laporan administratif atas capaian program mBatu SAE.
“Tidak boleh ada program yang keluar dari prioritas. Setiap SKPD harus proaktif menyelaraskan sub kegiatan dan perencanaannya agar semua SKPD wajib terkoneksi dalam peta jalan yang sama,” jelasnya.
Secara administratif, perjanjian kinerja ditandatangani antara Wali Kota dan Kepala SKPD. Namun secara substantif, komitmen tersebut merupakan janji kepada masyarakat Kota Batu.
“Kepala SKPD harus memahami esensi dari perjanjian kinerja. Karena hal ini bukan hanya dokumen formal, tetapi komitmen Kepala SKPD kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Batu,” tambah Wali Kota.
Sebelumnya, sebagai Wali Kota Batu, Nurochman mengingatkan agar birokrasi yang diberikan SKPD di lingkungan Pemkot Batu tidak berjalan sendiri-sendiri. Apalagi hal ini sampai menimbulkan opini adanya Visi-Misi mBatu SAE ‘tandingan’.
Kondisi ini menjadi perhatian Walkot Nurochman dan Wawalkot Heli Suyanto dengan mengevaluasi penyebab Program Prioritas Kepala Daerah tidak terealisasi maksimal.
Alokasi anggaran tahun 2026 dinilai belum mencerminkan keberpihakan penuh pada realisasi visi-misi daerah. Dari total anggaran Rp 1 triliun yang tersedia, hanya sekitar Rp 36 miliar yang terserap untuk program prioritas Visi Misi mBatu SAE.
“Kondisi seperti ini membuat Kepala Daerah yang dipersalahkan dan dikoreksi masyarakat. Karena itu kinerja seperti ini jangan lagi diteruskan dan jangan diulangi lagi,” pungkasnya. [nas.kt]
