Kota Madiun, Bhirawa
Wali Kota Madiun, Dr. Maidi menegaskan, sementara ini untuk meringankan beban masyarakat di Kota Madiun, Pemkot Madiun tidak akan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Bahkan, Wali Kota Madiun, berencana menghapus sebagian PBB tahun depan. “PBB tidak naik. Kebijakan saya, tahun 2026, sebagian PBB saya hapus. Saya bebaskan,”tegas Dr. Maidi ketika ditemui awak media usai menghadiri Rapat paripura 1 Tahun Kinerja DPRD Kota Madiun, Senin (25/8).
Dijelaskan oleh Dr. Maidi mafhum kebijakan kenaikan PBB hanya akan membebani masyarakat. Khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Sebagai gantinya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) alias harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli properti bakal dinaikkan.
Adapun kebijakan Pemkot Madiun menaikkan NJOP juga punya alasan jelas. Yakni, melindungi nilai aset yang dimiliki perorangan atau perusahaan agar tetap tinggi.
“Kota Madiun dengan ramainya seperti ini, orang datang ke kota semakin banyak. Investasi banyak. Agar aset tidak turun, NJOP saya naikkan. Tapi, PBB tiap tahun tidak naik,” jelas Maidi.
Lebih lanjut Maidi menjelaskan, penghapusan PBB berlaku terhadap nilai pajak Rp 25 ribu ke bawah. Dia tak menampik kebijakan ini bakal memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tidak menjadi persoalan lantaran masih banyak potensi PAD yang dimiliki Kota Madiun.
“Masyarakat ekonomi menengah ke bawah jangan diganggu. Kalau ditarik pajak tinggi, mereka tidak akan bisa bayar. Karena itu, saya bebaskan pajak agar mereka bisa merawat aset yang dimiliki,”ungkapnya.
Ditanya masalah perolehan PAD, Spontan Maidi menyatakan tidak ada masalah.”Meski demikian, pihaknya berharap realisasi PAD tetap tumbuh subur dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dengan begitu, program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. PAD tidak boleh membebani masyarakat. Sektor produktif itulah yang akan menyumbang PAD,”tegas Maidi mengakhiri perbincangan dengan awak media. [dar.gat]