Surabaya, Bhirawa
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi dan menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada program Beasiswa Pemuda Tangguh untuk mahasiswa menjadi Rp2,5 juta per semester.
Langkah ini merupakan respons atas temuan indikasi ketidaktepatan sasaran yang mencederai prinsip keadilan bagi warga prasejahtera.
Wali Kota Surabaya yang biasa disapa Cak Eri ini, mengungkapkan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya penerima beasiswa dari keluarga mampu, termasuk anak mantan pejabat, yang menikmati bantuan UKT dalam jumlah sangat besar.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada yang UKT-nya mencapai Rp15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal dia dari keluarga mampu. Sementara di sisi lain, masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk sekolah,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 70 persen dari temuan masalah ini berasal dari mahasiswa jalur mandiri. Cak Eri bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji) menyoroti kontradiksi antara status ekonomi penerima beasiswa Pemuda Tangguh dengan jalur masuk perguruan tinggi yang dipilih.
“Saya diskusi sama Cak Ji. Beliau langsung bilang, kalau itu jalur mandiri kan berarti ada kemampuan untuk bayar uang gedung. Jalur mandiri itu tidak murah. Kalau dia mampu bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang saya pertanyakan,” tegas Cak Eri.
Ia menambahkan bahwa program ini sejatinya diperuntukkan bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Sehingga, akan banyak anak yang bisa meraih mimpinya lewat intervensi yang dilakukan Pemkot Surabaya.
“Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu (memberikan data yang kurang tepat untuk mendapatkan bantuan),” imbuhnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Cak Eri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa di tahun-tahun sebelumnya. Ia juga melakukan evaluasi besar-besaran di internal dinas terkait untuk memastikan hal serupa tidak terulang kembali.
“Ini yang saya bongkar, kok bisa orang kaya diberi bantuan?. Saya ingin merubah sistem agar Surabaya bukan menjadi sebuah kota kapitalis. Kita mulai dengan kejujuran. Orang Surabaya harus diajarkan untuk tidak mengambil jatah orang yang tidak mampu,” tambahnya.
Meski ada penyeragaman nilai bantuan, Cak Eri menjamin mahasiswa dari keluarga benar-benar prasejahtera tidak perlu khawatir. Jika ada mahasiswa miskin yang UKT-nya melampaui Rp2,5 juta akibat kesalahan input data di awal, Pemkot akan tetap memberikan jaminan penuh melalui nota kesepahaman (MoU) dengan universitas.
“Yang penting, UKT untuk anak tidak mampu tetap gratis dan mereka tidak ditarik biaya oleh perguruan tinggi. Kita akan selesaikan langsung dengan pihak kampus,” ungkapnya.
Kedepannya, Pemkot Surabaya akan melibatkan elemen masyarakat seperti Karang Taruna, RT, dan RW untuk memverifikasi validitas data penghasilan orang tua. Hal ini dilakukan demi mengawal anggaran sebesar Rp190 miliar yang dialokasikan untuk 23.850 mahasiswa pada tahun 2026.
“Kita mulai dengan kejujuran. Saya ingin memastikan anggaran rakyat ini benar-benar menjadi amanah bagi mereka yang berhak,” pungkas Cak Eri. [dre]