DPRD Jatim, Bhirawa
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, menegaskan bahwa permasalahan utama dalam dunia pendidikan saat ini bukan terletak pada kurangnya jumlah satuan pendidikan, melainkan pada tata kelola dan manajemen yang masih perlu diperbaiki.
Politisi muda Partai Golkar ini menyoroti tantangan besar dalam sistem pendidikan, terutama dalam proses perekrutan guru untuk menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Ia menekankan pentingnya mekanisme rekrutmen yang baik dan tepat guna memastikan tidak ada kekosongan tenaga pengajar yang bisa mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah.
“Perekrutan guru harus dilakukan dengan pola yang baik dan tepat, sehingga tidak ada kekosongan tenaga pengajar yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar,” ujar Jairi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya akses pendidikan yang layak dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, tidak seharusnya anak-anak miskin dikumpulkan dalam sekolah-sekolah khusus yang memiliki fasilitas dan kurikulum berbeda.
“Kita memerlukan sekolah inklusif yang bisa diakses semua kalangan, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu,” tegasnya.
Jairi juga menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat (ormas) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ia menyebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lembaga keagamaan lainnya telah berkontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.
Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah lebih aktif melibatkan ormas besar dalam program pendidikan nasional tanpa harus mendirikan sekolah sendiri. Menurutnya, kolaborasi dengan ormas dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.
Lebih lanjut, Jairi menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain, memperbarui kurikulum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
Disamping itu, meningkatkan sistem perekrutan guru yang lebih efektif dan transparan. Memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik agar mereka dapat mengajar dengan optimal. Memastikan fasilitas pendidikan yang layak di seluruh daerah, terutama wilayah terpencil.
“Untuk wilayah terluar, harus ada kebijakan khusus, seperti mengirimkan guru terbaik dengan gaji yang layak, serta membangun sekolah jika fasilitas pendidikan belum tersedia,” jelasnya.
Jairi menegaskan bahwa tujuan dari berbagai kebijakan ini adalah memastikan setiap anak di Jawa Timur memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Pendidikan adalah hak semua anak, dan negara harus hadir untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. [geh.dre]