DPRD Jatim, Bhirawa.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat, menegaskan komitmennya untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Politikus Gerindra ini mengungkapkan tekadnya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari APBD membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa APBD ini tidak hanya menjadi sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Hidayat saat ditemui di gedung DPRD Jatim, Jumat (25/10).
Hidayat menyebutkan beberapa sektor prioritas yang akan menjadi fokus pengawasan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Baginya, dana publik harus dialokasikan dengan bijak untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Menurut Hidayat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan kunci utama untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kami tidak ingin ada ruang bagi korupsi atau pemborosan dana publik. Setiap keputusan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya dengan tegas.
Sebagai langkah nyata, Hidayat berencana memperketat pengawasan terhadap setiap program yang dibiayai oleh APBD, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran daerah, sehingga keterbukaan informasi publik menjadi prioritas.
Pria yang berangkat dari Dapil Kab/Kota Mojokerto-Jombang ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah, bukan hanya di pusat kota tetapi juga di pedesaan.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi sektor yang tak kalah penting. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap persoalan kemiskinan dan akses pendidikan yang belum merata. APBD harus menjadi solusi konkret atas masalah-masalah ini,” ujar Hidayat.
Di sektor ekonomi, Hidayat mengungkapkan dukungannya terhadap program-program yang dapat memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur.
Menurutnya, pengembangan UMKM akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
“Ini adalah tugas kami sebagai wakil rakyat, untuk melihat langsung di lapangan apakah program-program tersebut benar-benar memberikan dampak positif,” tuturnya.
Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mengawal APBD, demi tercapainya pembangunan yang adil dan merata di Jawa Timur. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih aktif, ia berharap proses penganggaran menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiahnya digunakan sebaik mungkin untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Jawa Timur,” pungkas Hidayat dengan penuh keyakinan.
Untuk diketahui, sebanyak 2,1 juta warga Jawa Timur keluar dari garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sejak 2021 hingga 2024. Rinciannya, sebanyak 1,5 juta kemiskinan ekstrem dan 603.290 keluar dari garis kemiskinan alias telah lebih sejahtera.
Berdasarkan data BPS Jatim, angka kemiskinan di Jatim turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, kemudian turun lagi menjadi 10,35 persen pada 2023. Selanjutnya turun signifikan 0,56 persen poin menjadi 9,79 persen pada tahun 2024.
Kemudian per Maret 2024 menurun siginifikan, di mana jumlah penduduk miskin Jatim sebanyak 3,983 juta orang (9,79%) atau turun 0,206 juta orang (0,56%) terhadap Maret 2023. Artinya, sebanyak 603.290 telah sejahtera karena keluar dari garis kemiskinan.
Dengan komitmen ini, Hidayat berharap agar kepercayaan publik terhadap DPRD Jawa Timur semakin meningkat dan pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan sesuai harapan, membawa kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat. (geh.hel)
