DPRD Surabaya, Bhirawa.
Pada acara HUT Golkar ke 60 Tahun di Bogor (12/12) Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Demokrat, Muhammad Saefuddin mengatakan wacana ini cukup baik namun masih perlu kajian-kajian mendalam apakah pemilihan kepala daerah baik, gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih anggota dewan.
“Hal ini perlu kajian mendalam, dan saya pikir ada plus minus lah jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan pemilihan langsung oleh rakyat,” ujar Muhammad Saefuddin atau biasa disapa Bang Udin di Surabaya, Selasa (17/12) kemarin.
Ia menjelaskan, plus-minus Pilkada dipilih anggota dewan diantaranya, tercipta efisiensi biaya, cost politik minim, dan terhindar konflik sosial.
”Kami pikir karena rakyat sudah memilih anggota dewan saat pemilu legislatif, jadi sudah terwakili di DPRD sehingga bisa dilakukan jika kepala daerah dipilih oleh dewan. Kita tahu Pilkada serentak kemarin, dimana salah satu daerah di Jatim memakan korban jiwa hanya karena berbeda pilihan, ini yang kita tidak inginkan,” tegas politisi muda dari Partai Demokrat Surabaya ini.
Sementara sisi minusnya menurut Saefuddin apabila pemilihan kepala daerah dipilih oleh dewan maka belum tentu terjadi kemunduran demokrasi.
”Tergantung bagaimana sudut pandangnya. Jika kita melihat negatifnya ya maka demokrasi kita mundur. Hak politik rakyat tidak hilang, karena ada Pileg, Pemilu, Pilpres yang tetap dipilih secara langsung. Yang pemilihan dipilih dewan itu hanya kepala daerah,” ungkapnya.
Yang pasti menurut Saefuddin, jika aturan Pilkada dipilih dewan benar-benar terealisasi maka akan diikuti. “Kita di daerah mengikuti pusat,” pungkasnya. [dre.wwn]
