Oleh :
Dedi Irwansyah
Ketua Komisi A DPRD Jatim
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah menghadapi tantangan serius terkait potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 4 triliun. Hal ini diakibatkan oleh perubahan komposisi bagi hasil pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat. Dengan kondisi ini, Pemprov Jatim perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampaknya terhadap stabilitas anggaran dan pembangunan daerah.
Sebagai salah satu sumber utama PAD, pajak kendaraan bermotor selama ini menjadi penopang berbagai program pembangunan di Jawa Timur. Kehilangan Rp 4 triliun tentu bukan angka kecil, dan jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan sejumlah program prioritas. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Jatim untuk segera menyiapkan strategi yang komprehensif guna menutupi potensi kekurangan tersebut.
BUMD dan Kekurangan PAD
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penghasil PAD alternatif. BUMD memiliki peran strategis sebagai wajah pemerintah daerah sekaligus penggerak ekonomi lokal. Namun, dalam kenyataannya, banyak BUMD yang masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari tata kelola yang kurang baik hingga target kinerja yang kurang ambisius.
Sebesar apapun tantangan yang dihadapi, BUMD harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas. Sebagai badan usaha yang dimiliki pemerintah, BUMD tidak boleh terkesan bekerja santai hanya karena didukung oleh modal pemerintah. Sebaliknya, BUMD harus memiliki semangat kompetitif seperti perusahaan swasta.
Untuk itu, Pemprov Jatim perlu memberikan target yang lebih tinggi kepada BUMD dan mengawal pencapaiannya secara serius.
Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dilakukan melalui sejumlah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Salah satu langkah utama adalah memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang terukur, BUMD dapat membangun kepercayaan tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari para investor. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam membuka peluang pendanaan dan kerja sama yang lebih luas, sehingga pada akhirnya potensi pendapatan dapat dimaksimalkan.
Selain itu, diversifikasi usaha menjadi strategi penting yang perlu diperhatikan. Banyak BUMD selama ini hanya fokus pada sektor usaha tertentu tanpa mencoba memanfaatkan peluang lain yang menjanjikan. Dengan memperluas cakupan usaha, misalnya masuk ke sektor teknologi digital atau energi terbarukan, BUMD dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar masa kini.
Inovasi dan digitalisasi juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di era teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dalam operasional dan layanan, BUMD tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membuka peluang baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Transformasi digital ini memungkinkan BUMD untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan model bisnis yang lebih modern dan berdaya saing tinggi.
Langkah penting lainnya adalah memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional BUMD diperiksa secara berkala, dengan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. Pengawasan yang efektif akan membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan memastikan BUMD berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Melalui pendekatan-pendekatan ini, BUMD diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah, sekaligus menjadi contoh perusahaan yang profesional dan berorientasi pada kemajuan masyarakat.
Pelayanan Publik yang Berkelanjutan
Pelayanan publik yang optimal merupakan salah satu tolok ukur utama keberhasilan pemerintah daerah dalam mengemban amanah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan besar seperti potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat tidak mengalami penurunan kualitas. Sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.
Pelayanan kesehatan, misalnya, merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Penurunan kualitas layanan ini, baik dari segi aksesibilitas maupun fasilitas, dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk menurunkan daya tahan masyarakat terhadap penyakit, memperburuk angka stunting, dan mengurangi harapan hidup. Demikian pula, sektor pendidikan memainkan peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Jika terjadi gangguan dalam program pendidikan, seperti pengurangan fasilitas, guru, atau beasiswa, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang melalui penurunan tingkat literasi dan keterampilan tenaga kerja.
Ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, risiko efek domino menjadi sangat nyata. Angka kemiskinan bisa meningkat karena banyak keluarga kehilangan akses terhadap layanan yang menjadi penopang utama kehidupan mereka. Mutu pendidikan yang menurun akan menciptakan generasi yang kurang kompetitif, sementara buruknya layanan kesehatan dapat langsung memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Efek ini akan berlanjut dengan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, menciptakan lingkaran masalah yang sulit diatasi tanpa intervensi yang serius.
Untuk menghindari skenario ini, Pemprov Jatim harus segera mengambil langkah konkret dan strategis. Salah satunya adalah memastikan bahwa sektor-sektor pelayanan publik tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, meskipun PAD menurun. Program-program prioritas yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan jika memungkinkan. Efisiensi anggaran juga menjadi keharusan, dengan mengarahkan dana hanya kepada program yang benar-benar bermanfaat dan menunda sementara program-program yang kurang mendesak.
Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain menjadi solusi yang penting. Pemprov Jatim perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) atau insentif lain yang dapat digunakan untuk menopang sektor pelayanan publik. Kerja sama dengan sektor swasta juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bentuk kemitraan publik-swasta (public-private partnership) untuk mendanai proyek infrastruktur atau program sosial tertentu.
Pelayanan publik yang optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Pemprov Jatim dapat mengatasi dampak dari penurunan PAD tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Justru, tantangan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
———– *** ————-
