Oleh :
Mei Firdaus Nuzula
Penulis adalah mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Evaluasi kebijakan keuangan publik adalah proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa alokasi sumber daya negara benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan keuangan publik mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan anggaran, pengeluaran negara, dan perpajakan yang semuanya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun tanpa evaluasi yang menyeluruh banyak kebijakan yang berisiko tidak efektif, efisien, atau bahkan kontraproduktif.
Dalam konteks perusahaan BUMN evaluasi kebijakan keuangan juga memiliki peran strategis dalam memastikan perusahaan ini tidak hanya memberikan kontribusi kepada negara tetapi juga beroperasi secara berkelanjutan. Salah satu alasan utama mengapa evaluasi kebijakan keuangan publik penting adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Di negara berkembang seperti Indonesia setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipastikan memberikan dampak maksimal. Evaluasi kebijakan membantu mengidentifikasi program yang berhasil, program yang memerlukan perbaikan, dan program yang harus dihentikan karena tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Sebagai contoh pengeluaran untuk subsidi energi sering kali menjadi perdebatan. Tanpa evaluasi yang mendalam subsidi ini dapat menguntungkan golongan yang tidak seharusnya menerima manfaat atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang.
BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis juga memerlukan evaluasi kebijakan keuangan yang kuat. PT Pertamina dan PT PLN misalnya adalah BUMN yang mengelola sektor energi dengan skala operasi yang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir kedua perusahaan ini telah menghadapi tantangan berat termasuk tekanan finansial dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan transisi energi global.
Evaluasi kebijakan keuangan di kedua perusahaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa investasi mereka di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) berjalan secara efektif serta bahwa subsidi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar mencapai kelompok yang membutuhkan. Evaluasi juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kebijakan yang tidak efisien dan mengalihkannya ke inisiatif yang lebih produktif.
Tidak hanya BUMN evaluasi kebijakan keuangan publik juga relevan dalam konteks perusahaan swasta yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan pemerintah. Misalnya perusahaan konstruksi besar seperti PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya sering kali menjadi mitra pemerintah dalam proyek infrastruktur. Evaluasi terhadap kebijakan penganggaran proyek infrastruktur dapat membantu memastikan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan ini menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.
Dalam beberapa kasus evaluasi juga dapat mengungkapkan potensi penyimpangan anggaran atau kendala administratif yang menghambat penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai anggaran.
Selain itu evaluasi kebijakan keuangan publik memungkinkan adanya penyesuaian terhadap dinamika ekonomi global dan domestik. Kebijakan keuangan yang dirancang lima atau sepuluh tahun lalu mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Pandemi COVID-19 misalnya telah mengubah prioritas pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam situasi seperti ini evaluasi kebijakan keuangan publik membantu pemerintah menilai apakah pengeluaran darurat yang telah dilakukan seperti bantuan sosial dan insentif bagi UMKM telah mencapai sasaran.
Di sisi lain BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Mandiri yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan juga memerlukan evaluasi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas ini dengan transparansi dan efisien.
Evaluasi kebijakan keuangan publik juga berperan dalam mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi. Ketika suatu kebijakan atau program diidentifikasi tidak efektif hal ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pendekatan baru.
Dalam konteks BUMN ini dapat berarti mencari cara baru untuk meningkatkan profitabilitas atau memperluas layanan. Sebagai contoh PT Telkom Indonesia sebagai salah satu BUMN teknologi terbesar di Indonesia telah beralih fokus ke sektor digital sebagai respon terhadap perkembangan teknologi global. Evaluasi kebijakan keuangan membantu perusahaan ini menilai apakah alokasi anggaran untuk pengembangan digital telah memberikan hasil yang diinginkan dan bagaimana strategi tersebut dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Namun evaluasi kebijakan keuangan publik bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah data yang tidak memadai atau tidak akurat. Tanpa data yang lengkap dan kredibel evaluasi menjadi sulit dilakukan secara objektif. Dalam banyak kasus institusi pemerintah atau BUMN mungkin belum memiliki sistem pencatatan data yang terintegrasi dan transparan. Oleh karena itu investasi dalam teknologi informasi dan pengembangan kapasitas SDM menjadi langkah penting meningkatkan kualitas evaluasi. Selain itu evaluasi yang dilakukan harus independen untuk menghindari konflik yang dapat memengaruhi hasilnya.
Dalam konteks yang lebih luas evaluasi kebijakan keuangan publik juga dapat menjadi alat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan BUMN. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang transparan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara meningkat. Sebagai contoh jika kebijakan subsidi energi dievaluasi dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka masyarakat akan lebih memahami alasan di balik keputusan pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan subsidi.
Salah satu BUMN yang berlokasi di Jawa Timur adalah PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) yang mengelola pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelindo berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional melalui sektor perdagangan dan logistik. Dalam beberapa tahun terakhir perusahaan ini telah melaksanakan berbagai inisiatif seperti digitalisasi layanan pelabuhan dan pengembangan infrastruktur modern untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Evaluasi kebijakan keuangan PT Pelindo mencakup efektivitas investasi seperti pembangunan Terminal Teluk Lamong yang menjadi contoh pengelolaan kargo ramah lingkungan. Proyek ini berhasil meningkatkan kapasitas pelabuhan meskipun masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan fasilitas secara optimal. Evaluasi juga menunjukkan bahwa koordinasi antara PT Pelindo dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar pengembangan pelabuhan dapat mendukung kebutuhan logistik regional secara lebih efektif.
Pengelolaan anggaran PT Pelindo menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan investasi jangka panjang dengan tekanan keuangan jangka pendek. Contohnya adalah kebutuhan investasi pada konektivitas transportasi darat ke pelabuhan untuk mempercepat alur distribusi barang. Evaluasi ini membantu perusahaan mengidentifikasi area prioritas memastikan sumber daya dialokasikan secara strategis (Syafitri & Meirina, 2023).
Selain itu digitalisasi layanan pelabuhan menjadi sorotan evaluasi. Sistem digital seperti aplikasi pengelolaan logistik telah mempercepat proses administrasi tetapi memerlukan penguatan dalam hal keamanan data dan pelatihan bagi pengguna. Evaluasi menunjukkan bahwa optimalisasi digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.
Dengan hasil evaluasi ini PT Pelindo memiliki peluang untuk merancang strategi keuangan yang lebih terfokus.
Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tetapi juga meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia di pasar global. Keberhasilan Pelindo menjadi contoh penting dalam pengelolaan keuangan BUMN untuk mendukung pembangunan nasional.
Kesimpulannya evaluasi kebijakan keuangan publik adalah kunci perubahan karena memungkinkan pemerintah dan BUMN untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, memberikan peluang untuk berinovasi, dan memastikan bahwa alokasi sumber daya benar-benar menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan komitmen terhadap evaluasi yang independen, berbasis data, dan transparan akan membawa dampak positif yang signifikan baik bagi pemerintah, BUMN, maupun masyarakat luas. Dengan evaluasi yang baik kita dapat memastikan bahwa kebijakan keuangan publik menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
–——————– *** ———————-
