Pemprov, Bhirawa
Memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menggelar rapat koordinasi teknis (rakortek) dengan mengundang 38 Dinsos Kabupaten/Kota di Jatim.
Dalam rapat yang dilaksanakan pada Selasa (30/7) dan Rabu (31/7), di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Karya (UPT RSBK) Madiun ini, Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, tujuan utama pihaknya menggelar rakortek ‘Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial se-Jatim Tahun 2024’ ini untuk mewujudkan sinergitas antara Dinsos Jatim dengan Dinsos Kabupaten/Kota.
“Kita punya PR besar di tahun 2025 dari Pak Pj Gubernur. Jadi kira-kira penanganan masalah kesejahteraan sosial apa yang perlu diselesaikan, dari APDB bagaimana, dari Dinsos Kabupaten/Kota seperti apa, data-data kita seperti apa,” papar Novi saat membuka rapat pada Selasa (30/7) malam.
Lebih lanjut, Novi juga menegaskan, kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun organisasi lain merupakan hal yang perlu digencarkan lagi ke depannya.
“Sehingga masalah kesejahteraan sosial bisa lebih ditekan lagi. Walaupun tidak bisa zero, tapi kita punya tugas untuk menekan permasalahan kesejahteraan sosial,” imbuhnya.
Saat pembukaan, Kepala Dinsos Jatim juga memperkenalkan para kepala UPT dan bidang di lingkungan Dinsos Jatim. Serta memperkenalkan rancangan program baru, yaitu bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) yang diharapkan bisa menjangkau berbagai masyarakat rentan bahkan yang belum masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jadi tahun depan ada program yang sebetulnya dari kita ingin lebih menyekrup, namanya Kewirausahaan Inklusif Produktif. Seperti bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) itu nanti menjadi Putri Jawara atau Perempuan Tangguh dan Mandiri Jatim Wani Sejahtera,”
Selama dua hari, para pejabat di Dinsos Jatim dan Dinsos Kabupaten/Kota melaksanakan rapat yang dibalut dengan focus group discussion (FGD). Di mana terdapat dua tema utama, yakni ‘Pengentasan Kemiskinan melalui Tiga Pilar’ dan ‘Program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana’.
Secara rinci, tema pertama fokus pada berbagai bantuan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat sebagai pilar pertama. Seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan melalui pelayanan di UPT Dinsos Jatim.
Pilar kedua adalah bantuan yang bersifat meningkatkan pendapatan masyarakat, yakni bantuan Putri Jawara, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawara. Dan pilar ketiga dalam pengentasan kemiskinan adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Serta pembahasan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Sedangkan pada tema ‘Program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana’, para peserta rakortek membahas mengenai pembebasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung, penanganan pekerja migran ilegal, mekanisme penyaluran bantuan alat bantu serta kaki-tangan palsu, dan pembentukan Komisi Daerah (Komda) Lansia.
Selain itu, dibahas pula penanganan korban bencana alam dan sosial, penanganan eks narapidana terorisme (eks napiter) teroris dan keluarganya, hingga mekanisme pengobatan bagi orang telantar (OT).
Pada penghujung acara, Dinsos Jatim dengan Dinsos Kabupaten/Kota menyusun dan menandatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Yang mana salah satu poin tertulis, Dinsos Jatim dengan Dinsos Kabupaten/Kota akan melaksanakan pemadanan data penerima bantuan sosial untuk lebih tepat sasaran. [rac.gat]
