Kediri, Bhirawa
Tahun pertama periode kedua kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain kebijakan efisiensi anggaran ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri juga harus menangani dampak kerusuhan massa yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
Pada awal periode kedua, Pemkab Kediri menerima kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah dengan nilai mencapai Rp265 miliar.
Tak hanya itu, pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan. Pemerintah daerah pun bergerak cepat melakukan pemulihan, baik secara fisik maupun pelayanan.
Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap agar masyarakat tetap dapat mengakses berbagai kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.
Meski berada di tengah keterbatasan anggaran, Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito tetap mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik. Salah satunya dengan peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan sebulan pascakerusuhan.
MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu guna memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi pemerintahan. Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100 hingga 130 pengunjung per hari. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang efisien dan ramah.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap berjalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Mas Dhito.
Selain MPP, capaian lainnya adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Jika sebelumnya pelayanan adminduk hanya tersedia di kantor kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kini layanan tersebut dapat diakses langsung di kantor desa sesuai domisili warga.
Program yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) ini telah berjalan di 326 desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Kabupaten Kediri. Program tersebut bertujuan mendekatkan layanan agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan mudah.
Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa meliputi paket akta kelahiran (KK dan KIA), paket akta kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga, baik untuk pemecahan KK, pembaruan elemen data, maupun perubahan KK lama menjadi barcode atau tanda tangan elektronik (TTE).
Sejak diluncurkan pada awal 2025 saat ini, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, terdiri atas 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 akta kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 akta kematian.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi.
“Keberhasilan pemerintah diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan dari layanan yang diberikan,” pungkasnya. [van/nov.gat]