Kota Malang, Bhirawa
Dinamika internal DPD Partai Golkar Kota Malang kian memanas. Sejumlah kader yang tidak puas dengan hasil Musyawarah Daerah (Musda) melakukan aksi penyegelan kantor DPD sebagai bentuk protes atas terpilihnya Joko Prihatin sebagai ketua.
Mereka menilai proses Musda yang digelar di Surabaya belum lama ini, penuh rekayasa dan menuntut dilaksanakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Kota Malang, Drs. H. Agus Sukamto, secara terbuka membeberkan sejumlah kejanggalan yang memicu kemarahan kader. Menurutnya, pelaksanaan Musda tersebut telah melanggar nilai-nilai demokrasi internal partai.
“Hasil pendalaman kami menemukan kejanggalan serius. Pendaftaran calon ketua hanya dibuka selama tiga jam di hari Sabtu. Ini jelas settingan untuk menutup ruang kompetisi bagi kader lain. Bagaimana mungkin dukungan dipersiapkan dalam waktu sesingkat itu jika tidak sudah direkayasa?” tegas Agus Sukamto, Sabtu (3/1).
Selain persoalan prosedur pendaftaran, massa juga menyoroti keabsahan persyaratan administrasi ketua terpilih. Agus menyebutkan adanya indikasi kuat bahwa Joko Prihatin tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) seperti yang diamanatkan dalam ketentuan partai.
“Ini adalah sebuah tragedi yang memalukan bagi Partai Golkar, apalagi di wilayah seperti Kota Malang yang merupakan barometer pendidikan. Jika pemimpinnya saja cacat syarat, bagaimana bisa menjaga marwah partai di hadapan publik?” tambahnya.
Aksi penyegelan kantor ini disebut sebagai langkah terakhir para kader untuk menyelamatkan organisasi dari ketidakterbukaan data dan dokumen persyaratan calon.
Saat ini, sengketa tersebut telah dibawa ke Mahkamah Partai. Pihak dewan pertimbangan menyatakan bahwa Mahkamah Partai telah menerima gugatan tersebut karena dianggap memenuhi unsur pelanggaran.
Para sesepuh dan dewan pertimbangan secara tegas meminta Joko Prihatin untuk mundur secara sukarela demi meredam kegaduhan internal.
Mereka mendesak agar segera digelar Musdalub sebagai solusi hukum dan politik untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan bermartabat.
“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi. Kami tidak ingin Partai Golkar terus berada dalam pusaran konflik yang justru merugikan masa depan partai di Kota Malang,” pungkas Agus. [mut.dre]