Bojonegoro, Bhirawa
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali membuahkan hasil. Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025.
Ketiga OPD yang mendapat penghargaan adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan RSUD Padangan. Penghargaan tersebut diumumkan dalam apel bersama aparatur sipil negara (ASN) di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (25/2), yang dipimpin Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto.
Berdasarkan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik 2025, ketiganya masuk kategori Kualitas Pelayanan Sangat Baik. RSUD Padangan meraih skor tertinggi 95,75, Dinas Pendidikan 93,09, dan Dinas Sosial 90,98. Penilaian mencakup akurasi, transparansi, kepastian waktu dan biaya layanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Selain itu, RSUD Padangan mencatat prestasi tambahan dengan meraih predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya sistem pengawasan internal yang kuat dan komitmen pencegahan korupsi di rumah sakit.
Sekda Bojonegoro, Edi Susanto, mengapresiasi kerja keras para pimpinan instansi. “Capaian ini adalah bukti bahwa pelayanan publik kita terus meningkat, bukan sekadar jalan di tempat,” ujarnya.
Saat ini, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori BB dengan skor 78,38. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan menuju kategori A dalam beberapa tahun mendatang.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi OPD lain untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. [bas.dre]
