Subandi, SH, MKn
Plt Bupati Sidoarjo, Subandi SH MKn, dengan tegas mengatakan selama dirinya memimpin Kabupaten Sidoarjo, jual beli jabatan kepada para ASN tidak diperbolehkan.
“Secuil apapun tidak boleh, titik,” kata Subandi, dengan tegas, ketika mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Sidoarjo, periode 2024-2029, di pendopo delta wibawa Sidoarjo sisi belakang, Jum at (17/1) akhir pekan lalu.
Di hadapan semua pimpinan OPD di Pemkab Sidoarjo ini, menurut pria 53 tahun itu, semua pejabat Kabupaten Sidoarjo hanya cukup bekerja dengan baik dan loyal, Insya Allah sudah akan bisa diangkat. Tidak perlu macam-macam. Karena sudah ada pihak yang menilai kinerja ASN Sidoarjo.
Pria kelahiran Kediri itu kembali menegaskan, karena dirinya yang juga seorang pengusaha itu tidak ingin mendapat apapun dari ASN Sidoarjo.
“Saya tidak menuntut apapun dari ASN Sidoarjo, saya tidak memaksa,” kata warga Desa Pabean Kecamatan Sedati ini.
Meski dirinya seorang yang humble, yang bisa berteman dengan siapa saja, namun ayah dua orang anak ini minta agar sikapnya itu jangan sampai disalah artikan. Jangan sampai sekali-kali ada ASN Sidoarjo minta tolong kepada dirinya soal jabatan.
“Silakan ikuti saja proses dengan benar,” kata Subandi, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024 bersama Mimik Idayana oleh KPUD Sidoarjo ini.
Subandi mengatakan usahanya yang telah ia rintis sejak 49 tahun lalu, tidak ingin dicampurkan adukkan dengan sesuatu yang tidak benar. Dirinya malah ingin agar ASN Sidoarjo menjadi abdi negara, yang bisa memberi pelayanan yang baik kepada warga.
“Ini penting, saya titip, jadilah pelayan yang baik bagi masyarakat dan negara,” katanya.
Subandi mengingatkan semua itu, agar para ASN Sidoarjo bisa terhindar berurusan dengan K3, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kalau sampai ada lagi ASN dan pemimpin Sidoarjo yang terlibat lagi dengan K3, menurutnya akan jadi apa Kabupaten Sidoarjo kedepannya.
“Ayo kita rapatkan barisan bersama, jangan sampai gara-gara nafsu, kita berurusan dengan K3,” kata mantan anggota DPRD Sidoarjo ini.
Menurut Subandi selama ini sudah ada 3 orang Bupati Sidoarjo yang telah berurusan dengan pihak K3. Tentu saja ASN Sidoarjo jangan sampai ikut-ikutan juga berurusan dengan K3.
“Yang baik kita contoh, yang jelek kita buang,” kata suami dari dr Sriatun itu. [kus.gat]
