Surabaya, Bhirawa
PT Terminal Teluk Lamong (TTL) memastikan implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan berjalan dengan baik dalam upaya meningkatkan mekanisme tata kelola organisasi dengan menggelar sharing session bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Terminal Teluk Lamong Budi Satriyo dalam keterangannya di Surabaya, Selasa, mengatakan sharing session yang diikuti oleh 40 pegawai tersebut perlu dilakukan untuk mendukung perkuatan governansi perusahaan.
“Penerapan GCG yang baik sangatlah penting untuk memastikan tercapainya target perusahaan yang diberikan oleh pemegang saham. Namun dalam hal ini TTL sangat berkomitmen terhadap implementasi GCG yang baik, tidak hanya untuk mencapai target penilaian, namun memastikan seluruh manajemen dan pegawai menjalankan bisnis perusahaan dengan prinsip GCG yang kuat,” ujarnya
Selain itu, lanjutnya, juga untuk menggelorakan semangat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam diri masing-masing, menularkan pada lingkungan dan tempat kerja sehingga capaian positif semakin meningkat kedepannya.
Budi menjelaskan, bentuk komitmen TTL menerapkan hal tersebut untuk manajemen dan pegawai terlihat dari banyaknya kegiatan perusahaan yang mendukung implementasi GCG.
“Diantaranya penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai, pengukuran pemahaman pegawai terhadap GCG dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan terus menerus melalui infografis, email, media sosial perusahaan hingga mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan GCG,” ujar Budi.
Di TTL sendiri, kata dia, terdapat unit yang mengelola dan mengendalikan praktik-praktik penyuapan yang disebut dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Whistle Blowing System (WBS). Unit tersebut, sebagai pengelola dari adanya aduan-aduan.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan segala informasi atau peraturan yang ada di TTL tidak hanya diketahui namun juga dapat diterapkan oleh seluruh pegawai perusahaan tidak terkecuali organ perusahaan agar memberikan nilai tambah terhadap pemangku kepentingan,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Inverstigasi 2 BPKP Jatim Usadani Pribadi mengatakan nilai GCG di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya, sehingga perlu upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaikinya.
“Tidak ada sistem pengendalian internal yang memberikan jaminan absolut untuk menangani kecurangan, sehingga penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten merupakan landasan bagi terbentuknya sistem dan budaya GCG secara berkelanjutan” katanya. [ant.gat]
