Kota Malang, Bhirawa
Menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan segera diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, khusus di Kota Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang akan melakukan pengawasan dan pendampingan.
Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita, Senin (6/1) kemarin, menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif tersebut, meskipun beberapa hal terkait teknis pelaksanaan perlu menjadi perhatian utama.
“Kami dari DPRD Kota Malang menyambut baik program ini, karena ini sangat penting untuk kepentingan generasi kita ke depannya,”tuturnya. Namun, lanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah teknis pelaksanaan, produksi, pemenuhan gizi, serta pengawasan dan pendampingannya yang harus cermat.
Sedanngkan komitmen anggaran untuk mendukung program ini, ia menyatakan bahwa meskipun anggaran untuk 2025 sudah dibahas, namun petunjuk teknis (juknis) terkait program tersebut masih belum turun.
“Sampai hari ini juknisnya belum ada. Kami sudah melakukan penganggaran untuk 2025, tetapi masih belum ada juknis yang jelas. Informasi awal menyebutkan bahwa biaya program ini akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat,”tukasnya.
Lebih lanjut disampaikan anggaran yang semula Rp 17.000 menjadi Rp 10.000, harus benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
DPRD Kota Malang menyatakan kesiapan untuk mendukung program tersebut dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Sementara itu, terkait anggaran yang belum masuk dalam APBD Murni 2025, pihaknya menyampaikan kemungkinan untuk memasukkan anggaran ini dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2025 jika program tersebut dilaksanakan di tengah tahun. Selain itu, opsi lain seperti menggalang dana melalui corporate social responsibility (CSR) atau pendanaan dari stakeholder Kota Malang juga menjadi alternatif yang dipertimbangkan.
“Jika program ini dilaksanakan, kita bisa mencari solusi bersama. Misalnya, melalui dana CSR atau pendanaan dari berbagai pihak yang ada di Kota Malang,”tukasnya.
Pihaknya juga berencana membentuk tim koordinasi khusus untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Dengan harapan, pda saat program ini diterima dari Pemerintah pusat, berbagai pihak terkait seperti Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi akan diajak bermusyawarah untuk merancang budgeting yang tepat.
Untuk pengawasan ia mengungkapkan bahwa program ini akan dikelola oleh Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan. Menurut mereka, pengawasan yang ketat serta evaluasi rutin sangat penting untuk memastikan keberhasilan program, terutama karena ini adalah program pertama dilaksanakan di Kota Malang.
“Kita pastikan kualitas gizi, teknis pelaksanaan, serta evaluasi yang berkelanjutan. harapannya ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki gizi anak-anak kita dan mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia,”tandasnya.
DPRD Kota Malang berharap seluruh stakeholder dapat bekerja sama dalam mensukseskan program ini demi masa depan anak-anak dan generasi yang lebih sehat. Program makan bergizi gratis diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi yang masih banyak dialami oleh anak-anak di Indonesia. [mut.gat]
