26 C
Sidoarjo
Friday, February 27, 2026
spot_img

Terdapat 8.224 KLB Campak, Komisi IX DPR RI Desak Intervensi Medis Skala Besar

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz,

DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Lonjakan kasus campak di Indonesia yang mencapai 8.224 kasus suspek dalam dua bulan pertama tahun 2026 memicu desakan intervensi medis skala besar. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan percepatan cakupan imunisasi untuk mencegah komplikasi permanen pada anak.

Berdasarkan laporan epidemiologi, per 23 Februari 2026, Indonesia telah mencatat 21 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 17 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi. Situasi ini dinilai genting mengingat campak memiliki tingkat penularan (R0) yang sangat tinggi.

“Kami mendesak Kemenkes segera memperluas cakupan imunisasi. Jangan sampai ada celah imunitas (immunity gap) yang membuat anak-anak kita rentan. Tanpa perlindungan vaksin, risiko penyebaran akan terus meluas secara eksponensial,” ujar Neng Eem di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Secara klinis, Neng Eem memperingatkan bahwa campak bukan sekadar infeksi kulit biasa. Penyakit ini bersifat imunosupresif yang dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh anak, memicu komplikasi fatal seperti pneumonia (infeksi paru), diare berat yang menyebabkan dehidrasi akut, hingga ensefalitis (radang otak).

Data empat kematian yang dilaporkan menjadi bukti nyata bahwa penyakit ini sangat mematikan bagi anak dengan status gizi buruk atau daya tahan tubuh rendah.

“Campak bisa menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Selain berdampak langsung pada kesehatan individu, wabah ini memberikan tekanan berat pada sistem layanan kesehatan kita,” tambahnya.

Berita Terkait :  DPRD Gresik Apresiasi HPN PWI Gelar Aksi Tanam Pohon

Untuk menghentikan transmisi virus, diperlukan cakupan imunisasi minimal 95% guna membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Namun, tantangan teknis di lapangan saat ini adalah tingginya angka penolakan akibat misinformasi vaksin.

Neng Eem menekankan bahwa strategi komunikasi risiko harus segera diperbaiki dengan melibatkan otoritas medis dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas di tingkat lokal.

“Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin melalui imunisasi yang merata. Pendekatan kepada masyarakat tidak bisa hanya administratif; harus persuasif dan menyentuh akar rumput agar pesan medis ini diterima dengan benar demi melindungi generasi di masa depan,” pungkasnya. (ira.hel).

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_img

Berita Terbaru