Kota Malang, Bhirawa
Langkah nyata dalam menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus digencarkan oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP.
Kali ini, melalui kolaborasi strategis dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari, digelar pelatihan tata rias atau Make Up Artist (MUA) bagi masyarakat.
Kegiatan yang dipusatkan di Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang ini dibuka secara resmi pada Rabu (1/4). Program ini dirancang bukan sekadar pelatihan singkat, melainkan inkubasi keahlian yang mendalam.
Selama 33 hari ke depan, para peserta akan mendapatkan bimbingan intensif dari instruktur profesional BLK Singosari. Pelatihan ini mencakup teknik dasar hingga mahir dalam dunia tata rias.
Sri Untari menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang menginginkan program pemberdayaan dengan dampak ekonomi langsung.
”Pelatihan ini adalah langkah konkret kami dalam menindaklanjuti aspirasi warga. Kami ingin mengubah potensi menjadi aksi nyata yang bermanfaat secara finansial bagi keluarga,” ujar politisi wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi SBW tersebut.
Salah satu pembeda dalam program ini adalah jaminan keberlanjutan. Setelah masa pelatihan berakhir, para peserta tidak hanya dibekali dengan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi, tetapi juga direncanakan akan menerima dukungan berupa peralatan penunjang MUA.
”Selesai pelatihan, kami ingin para ibu-ibu dan peserta lainnya bisa langsung praktik di rumah atau lingkungannya masing-masing. Dengan bantuan alat yang diberikan, mereka sudah punya modal awal untuk membuka jasa MUA,” tambah Sri Untari.
Sektor ekonomi kreatif, khususnya jasa kecantikan, dinilai memiliki peluang yang sangat besar dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi.
Dengan membekali masyarakat Malang Raya dengan keahlian khusus (specific skill), diharapkan angka pengangguran dapat berkurang secara signifikan melalui jalur kewirausahaan mandiri.
Apresiasi juga diberikan kepada BLK Singosari atas sinergi yang terjalin. Kolaborasi antara legislatif dan unit pelaksana teknis daerah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi program pemberdayaan masyarakat lainnya di Jawa Timur. [mut.dre]
