Sudah berada di ujung tahun 2025, lazim dirayakan dengan kebiasan malam pergantian tahun. Tetapi Indonesia sedang berduka dengan bencana di Sumatera bagian utara, yang masih jauh dari pulih. Berbagai kesulitan lain juga mendera, terutama berbagai mega korupsi. Sampai KPK melakukan OTT empat kali dalam sebulan akhir tahun. Sebelumnya, rakyat melakukan demo besar, sampai mambakar kantor Polisi di berbagai lokasi. Bahkan sampai membakar kantor gubernur, gedung negara Grahadi di Surabaya.
Demo besar pekan akhir Agustus hingga September, bagai rakyat mem-bully pejabat. Terutama DPR (dan DPRD). Bocoran penghasilan Wakil Rakyat di Senayan Jakarta, memicu aksi demo di gedung DPR-RI berlanjut-lanjut. Informasi take home pay (penghasilan) besar DPR sampai Rp 800-an juta, memicu ke-tidak puas-an terhadap kinerja parlemen. Sedangkan rakyat sangat sulit mencari pekerjaan. Terbukti setiap informasi job fair selalu dipadati ribuan orang pelamar.
Maka rakyat memilih mem-bully pejabat di media sosial. Menuliskan uneg-uneg di hati. Juga demo berseri, berhari-hari, didahului demo buruh. Berlanjut demo kalangan gen-Zi (mahasiswa) yang lebih masif.Tema aksi unjukrasa bukan sekadar problem pilitik, melainkan masalah “perut” rakyat, yang makin sensitif. Dimulai dari demo semesta rakyat Pati, Jawa Tengah. Sampai menutut Bupati mundur. Demo Pati yang mengusung tema penurunan pajak, merembet ke beberapa daerah lain.
Suasana kesulitan ekonomi tingkat grass-root memicu kemarahan rakyat. Ke- Lebih fatal, viral pula gaji anggota DPR-RI, seolah-olah meng-abaikan sense of crisis. Bahkan berbagai kinerja parlemen yang berdasar UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, “bisa di-uang-kan.” Seiring makna peribahasa, “bagai menari dia atas penderitaan rakyat.”Demo besarmenghasilkantuntutanReformasiKepolisian.Jugatuntutanreformasi besar-besaran di DPR (dan DPRD), dengan visi utama “tolak mantan koruptor.”
Duka mendalam saat ini terutama karena bencana akibat perusakan lingkungan di Sumatera bagian utara (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat).Banjir dan longsor telah menghancurkan segala harta, dan segenap jiwa. Kini, rumah tiada, sawah tiada, ternak (kambing, kerbau, dan lembu) juga tiada. Masjid dan mushala juga hancur.Semakin terasa pedih mendalam, karena banyak sanak kerabat menjadi korban jiwa. Sebanyak 1.100 lebih jenazah telah ditemukan, serta 300-an masih dinyatakan hilang. Ironisnya sampai hari ke-7 belum bisa diberikan bantuan.
Karena keparahan longsor, sampai kini (30 hari) masih banyak dusun ter-isolir, tertutup material berupa lumpyr setebal 1 meter. Juga ribuan kayu gelondongan. Bahkan masih banyak masyarakat di Aceh yang coba bertahan di dalam hutan. Tanpa tenda pengungsi yang layak, serta tanpa bantuan. Relawan “Sehati Gerak Bersama” (dari Sukabumi, Jawa Barat), menemukan kayu gelondingan yang “memiliki identitas.” Berarti kayu gelongan ukuran raksasa, yang ditemukan di Simpang Tiga, Pidie, Aceh, ada yang memiliki!
Perhitungan kerugian menurut Komisi VIII DPR-RI bisa mencapai Rp 200 trilyun. Pemerintah menyediakan biaya pemulihan Rp 60 trilyun. Diawali dengan penyediaan hunian sementara, dimulai akhir tahun 2025. Ironisnya, banyak anggaran APBD seluruh Indonesia mencatat Silpa besar. Maka benar perayaan malam pergantian tahun (ke-2026) diselenggarakan tanpa gebyar kembangapi. Juga bukan sekadar panggung hiburan. Melainkan di-selingi pengumpulan dana amal (dan berbagai bentuk bantuan) untuk korban bencana Sumatera.
Walau bukan berstatus bencana nasional, tetapi penanganan dampak bencana wajib berstandar global. Termasuk pengerahan kekuatan TNI dan Polri. Terutama pemulihan fasilitas kesehatan, akses distribusi, dan lingkungan permukiman. Pergantian tahun baru diselenggarakan dengan penuh keprihatinan, dan muhasabah, pertobatan nasional.
——— 000 ———