Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim
DPRD Jatim, Bhirawa.
Penerangan di Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi sorotan. Pasalnya, meski menjadi jalur vital yang menghubungkan Jawa dan Madura, lampu-lampu di jembatan ini sering bermasalah. Penyebabnya? Tagihan listrik yang mencapai Rp150 juta per bulan belum jelas siapa yang harus menanggungnya.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengungkapkan bahwa sejak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dibubarkan, pengelolaan Jembatan Suramadu menjadi tanggung jawab beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR.
Namun, lanjut politisi Partai Gerindra ini hingga kini kedua pihak masih saling lempar tanggung jawab soal biaya listrik.
“Dulu BBWS yang menangani, sekarang setelah dibubarkan, urusan maintenance dan pembayaran listrik tidak ada yang jelas. Kemenhub dan Kementerian PUPR terlibat, tapi belum ada kepastian siapa yang harus bayar,” ujar Abdul Halim, Sabtu (22/3/2025).
Minimnya penerangan di Jembatan Suramadu bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Jalur sepanjang 5,4 km ini menjadi rawan kecelakaan dan tindak kriminal, terutama di malam hari.
“Jika penerangan di tengah jembatan tidak optimal, risiko kecelakaan meningkat. Selain itu, keamanan juga menjadi masalah karena kondisi gelap bisa dimanfaatkan oleh pelaku kriminal,” tegas Halim.
Menurutnya, penerangan yang memadai bisa mengurangi angka kecelakaan dan kriminalitas di kawasan Suramadu. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Saat ini, belum ada keputusan jelas dari pemerintah mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran listrik Jembatan Suramadu. Abdul Halim berharap, satu kementerian ditunjuk sebagai penanggung jawab utama, agar masalah ini tidak terus berlarut-larut.
“Jangan sampai nanti keputusan baru ada setelah terjadi kecelakaan atau insiden kriminal akibat kurangnya penerangan. Pemerintah harus segera menyelesaikan ini sebelum terlambat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa yang paling penting bukan soal siapa yang membayar, tetapi bagaimana masyarakat bisa melintas dengan aman dan nyaman di Jembatan Suramadu. “Rakyat tidak peduli siapa yang bayar. Yang mereka butuhkan adalah jalan yang terang dan aman saat melintas,” pungkasnya. (geh.hel)