DPRD Jatim, Bhirawa
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mengeluarkan pernyataan tegas soal tren pelaksanaan wisuda di jenjang pendidikan PAUD hingga SMA yang kini makin marak.
Menurutnya, seremoni yang dulu hanya dilakukan di perguruan tinggi kini justru menjadi ‘kewajiban’ di sekolah dasar dan menengah. Sayangnya kegiatan itukerap menjadi beban finansial bagi orang tua.
“Banyak wali murid yang merasa terbebani dengan biaya wisuda yang terkadang diwajibkan oleh sekolah. Ini menjadi keluhan yang masuk ke kami,” ujar Jairi, Rabu (7/5).
Menurut Politikus Golkar, wisuda seharusnya bersifat simbolis dan bukan kewajiban, apalagi jika pelaksanaannya menguras kantong wali murid. “Dulu, saat saya sekolah, tidak ada kewajiban wisuda. Wisuda itu untuk sarjana, bukan anak TK,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa meski beberapa daerah masih mengizinkan pelaksanaan wisuda dengan syarat tidak memberatkan, Komisi E DPRD Jatim justru merekomendasikan penghentian wisuda untuk jenjang PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta. “Kami tidak membedakan. Baik SMA negeri maupun swasta, kebijakan ini harus dirasakan semua instansi pendidikan di Jawa Timur,” tegasnya.
Jairi menilai, alokasi anggaran dan energi di dunia pendidikan seharusnya diarahkan ke hal-hal yang lebih substansial dan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. “Nilai kenangan dalam wisuda memang ada, tapi kita harus realistis. Ada hal yang lebih penting daripada seremonial,” ujarnya.
Tak hanya jenjang sekolah, Jairi bahkan menyebut wisuda di perguruan tinggi seperti S1 dan S2 juga tidak perlu dijadikan prioritas. “Untuk kuliah S1 dan S2, kami juga tidak merekomendasikan wisuda. Ada hal-hal yang jauh lebih penting,” tutupnya. [geh.wwn]