Administrasi Sekda dan Staf Ahli Bupati/Walikota Se Jatim saat mengunjungi Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang, kemarin.
Lumajang, Bhirawa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Administrasi Sekda dan Staf Ahli Bupati / Wali Kota se Jawa Timur Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut dihadiri Asi̇sten Admi̇ni̇strasi Umum Prov Jatim, Akhmad Jazuli.
Dalam pertemuan tersebut, Jazuli menyampaikan, keberadaan pertemuan Sahli (Staf Ahli) merupakan persetujuan Gubernur Jatim periode 2019 – 2024 Khofifah Indar Parawansa, bahwa setiap 3 bulan sekali untuk menggali potensi daerah se Jatim.
“Sahli akan diadakan pertemuan bilateral Jatim dan Jateng. Keberadaan Sahli dan Asisten se Jatim harus tetap sinergitas dalam melaksanakan tugas, bagaikan sekeping mata uang, ” katanya, kemarin.
Ia juga mengingatkan bahwa Sahli adalah jabatan strategis, karena membantu tugas kepala daerah dalam pembangunan daerah.
“Sahli adalah jabatan pemikir kepala daerah, ” katanya.
Berkaitan dengan tahun politik, Jazuli juga berpesan, sebagai ASN harus netral, dimana mengerti politik tapi tidak boleh politik.
“Saya harap semua tidak ikut-Ikut. Karena masyarakat kita semua tahu kepada kita adalah pejabat, jangan sampai masyarakat kecewa diupayakan masyarakat sejuk, ” pungkasnya.
Sebelumnya Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni menyampaikan, potensi yang ada di Kabupaten Lumajang.
“Mari kita saling mengkokohkan dalam melaksanakan tugas agar permasalahan seberat apapun, agar bisa terselesaikan dengan baik, ” katanya.
Pada hari kedua, dilanjutkan kunjungan kerja di MPP kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan itu, Sekdakab Lumajang menyampaikan, pelayanan Mall Pelayanan Publik yang ada Lumajang. Ia juga meminta masukan dan saran terhadap MPP Lumajang untuk meningkatkan pelayanan.
Sedangkan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Jatim, Joko Irianto menyampaikan kalau Sahli Jatim luar biasa, sehingga diundang tingkat nasional. Ia juga memuji Kabupaten Lumajang yang luar biasa memiliki berbagai banyak potensi.
Menurutnya, masih ada beberapa kabupaten di Jatim yang belum membangun MPP.
“Daerah yang belum membentuk MPP untuk segera membuat konsep MPP yang nyaman, ” pungkasnya. (rac.hel).
