Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI alias Deng Ical, menanggapi pernyataan yang meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih serius memviralkan setiap bantuan pemerintah agar tidak kalah dari bantuan yang diberikan masyarakat secara gotong royong.
Menurut Deng Ical, logika membandingkan bantuan negara dengan solidaritas masyarakat justru keliru dan tidak perlu. Ia menegaskan bahwa gotong royong adalah kekuatan terbesar bangsa dan merupakan bentuk supremasi rakyat yang tidak boleh dibanding-bandingkan.
“Ya saya kira justru disitulah kekuatan masyarakat, itulah supremasi rakyat. Dan ini wajar karena memang kita ini abdi rakyat, bukan sebaliknya,” ujar Deng Ical di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Eks Wakil Walikota Makassar itu menilai bahwa kemampuan masyarakat membantu sesamanya tanpa fasilitas negara adalah bukti ketangguhan sosial yang harus disyukuri, bukan direspons seperti kompetisi dengan pemerintah.
“Rakyat tanpa dibekali fasilitas apa pun oleh negara ternyata mampu memberikan bantuan. Itu seharusnya kita syukuri bahwa sikap gotong royong, saling membantu antar sesama masih ada dan terbukti kokoh di antara anak bangsa,” lanjutnya.
Deng Ical menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan membantu warga dalam kondisi apa pun, khususnya ketika terjadi bencana seperti banjir bandang, tanpa perlu menunggu proses viralisasi atau pencitraan.
“Pemerintah tanpa diviralkan pun ya wajib bantu masyarakat, siapapun itu, apalagi yang terdampak bencana banjir bandang,” tegasnya.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan saling menonjolkan siapa yang paling terlihat memberi bantuan. “Gotong royong adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra.
Desakan keras ini disampaikan Endipat saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.
Deng Ical mendukung sepenuhnya masukan Endipat dalam konteks mendorong pemerintah mengoptimalkan komunikasi publik, terutama untuk menciptakan optimisme dan solidaritas Rakyat terhadap korban bencana.
“Apalagi warga Indonesia menjadi warga negara paling dermawan sedunia selama lima tahun berturut-turut, sesuai hasil indeks kedermawanan dunia,” pungkasnya. (ira.hel).