Jombang, Bhirawa
Akademisi dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari menilai, sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang kurang tepat dalam menyikapi permintaan audiensi terkait sejarah kelahiran Bung Karno di Ploso, Jombang oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Mochamad Agung Natsir memberikan jawaban kepada TACB Kabupaten Jombang perihal permohonan audiensi yang dilayangkan pada bulan Februari 2026 ke DPRD Kabupaten Jombang.
“Terima kasih atas surat audiensi yang telah disampaikan kepada Sekretariat DPRD. Kami sangat mengapresiasi perhatian Bapak terhadap sejarah Bung Karno sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi besar di tingkat nasional maupun internasional.
Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa substansi yang diajukan berada di luar kewenangan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang. Untuk itu, kami menyarankan agar dapat disampaikan kepada pihak atau instansi yang memiliki kewenangan di tingkat yang lebih relevan. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan pengertiannya,” tulis Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Mochamad Agung Natsir melalui pesan Whatsapp (WA) telepon seluler (ponsel) nya, Kamis (02/04).
Sikap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang ini kemudian dinilai Akademisi Undar, Mukari sebagai sikap yang kurang tepat.
“Saya kira sikap ini kurang tepat, apa salahnya merespon ide anak bangsa, toh ini perlu proses yang perlu dicari kebenarannya agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” tandas Mukari.
Berkali-kali kata Mukari, jika memang Soekarno benar dilahirkan di Jombang, hal tersebut merupakan modal sejarah yang besar bagi Jombang.
“Tapi saya memahami pemikiran tentang nilai-nilai semacam ini kurang mendapat respon, beda dengan ide dan gagasan yang bersifat materi dan pragmatis,” ujarnya.
“Tetapi saya juga memahami kenapa mereka tidak begitu respek, bisa jadi ada kekhawatiran secara politis ada kelompok yang diuntungkan, jika ini benar maka itu adalah kekerdilan cara berpikir,” ulas Mukari.
Mukari berharap, ada respon yang nyata dari pemerintah terkait sejarah kelahiran Bung Karno di Ploso, Jombang.
“Karena menurut saya dari sumber dan informasi yang saya pelajari sangat mungkin Soekarno lahir di Jombang, tinggal bagaimana pihak-pihak yang punya otoritas merespon polemik ini,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerhati sejarah di Jombang, Moch. Faisol menyayangkan sikap DPRD Kabupaten Jombang perihal permohonan audiensi terkait sejarah Bung Karno ini.
Penulis buku sejarah Bung Karno itu mengatakan, dirinya sangat menyayangkan sikap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang dalam menyikapi permohonan audiensi itu.
“Saya sangat menyayangkan ketidakberanian Komisi D memfasilitasi atau membatalkan pertemuan yang sudah diagendakan sebelumnya,” kata Moch. Faisol.
“Sebab tanpa memberi solusi, harus ke pihak mana yang dimaksud lebih memiliki kewenangan dan lebih relevan tersebut,” tandasnya.
Untuk diketahui, TACB Kabupaten Jombang pada bulan Februari 2026 yang lalu berkirim surat kepada DPRD Kabupaten Jombang untuk membahas sejarah kelahiran Bung Karno di Ploso, Jombang.
Dalam surat tersebut, disertakan pula para peserta audiensi. Di antaranya adalah, TACB Kabupaten Jombang, Kompas Jombang, Titik Nol Soekarno, Situs Persada Soekarno Kediri, dan juga Warga Ploso Jombang. [rif.kt]
